Lama Padam, Pemkab Badung Lakukan Pemeliharaan LPJU Tenaga Surya di Nusa Dua Selatan
LPJU Tenaga Surya di kawasan Nusa Dua Selatan
MANGUPURA – baliprawara.com
Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus melakukan langkah penataan infrastruktur pendukung pariwisata. Salah satu fokus yang kini dikerjakan adalah pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya di kawasan Jalan Nusa Dua Selatan, Kecamatan Kuta Selatan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi lampu jalan yang tidak berfungsi optimal. Sejumlah lampu diketahui padam dalam waktu cukup lama, sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
Kawasan Jalan Nusa Dua Selatan sendiri merupakan salah satu jalur strategis yang berada di wilayah pariwisata unggulan Kabupaten Badung. Ruas jalan ini juga dikelilingi oleh berbagai fasilitas penunjang pariwisata, termasuk hotel-hotel berbintang yang sebelumnya sempat menjadi lokasi kegiatan berskala internasional.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, menjelaskan bahwa penggantian dan pemeliharaan LPJU tenaga surya (LPJUTS) tersebut telah mulai dilakukan sejak tahun 2025. Kegiatan ini masuk dalam program pemeliharaan rutin yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi dan usulan masyarakat.
Menurut Yuda Darma, LPJU tenaga surya yang diganti merupakan lampu-lampu yang sebelumnya terpasang saat pelaksanaan agenda G20. Lampu tersebut pada awalnya dipasang oleh Balai Jalan, namun seiring waktu sebagian besar mengalami gangguan fungsi.
“Kami mengganti LPJUTS eks G20 yang dipasang oleh Balai Jalan saat itu. Penggantian sekarang melalui kegiatan pemeliharaan,” ujar Yuda Darma belum lama ini.
Ia menyebutkan, salah satu alasan utama dilakukannya penggantian adalah karena banyak lampu yang sudah tidak menyala. Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap penerangan jalan, terlebih kawasan tersebut memiliki intensitas lalu lintas yang cukup tinggi, terutama dari wisatawan dan pekerja sektor pariwisata.
Selain persoalan lampu padam, Dishub Badung juga menemukan kendala teknis pada LPJU tenaga surya sebelumnya. Salah satunya adalah belum terpasangnya Miniature Circuit Breaker (MCB) pada sebagian lampu.
Ketiadaan MCB ini menyulitkan petugas ketika harus melakukan pemadaman lampu secara menyeluruh, khususnya saat perayaan Hari Raya Nyepi. Tanpa MCB, proses pemadaman harus dilakukan satu per satu di setiap titik lampu.“Sebagian tidak dilengkapi dengan MCB, sehingga saat memadamkan saat Nyepi kami agak susah mematikan, harus satu per satu,” ungkap Yuda Darma.
Kondisi tersebut dinilai tidak efisien, mengingat jumlah LPJU tenaga surya di kawasan Jalan Nusa Dua Selatan tergolong banyak.
Yuda Darma menjelaskan, di sepanjang Jalan Nusa Dua Selatan terdapat total 218 titik LPJU tenaga surya. Seluruh lampu tersebut kini telah diganti dengan unit baru yang sudah dilengkapi dengan MCB.
Dengan adanya MCB, proses pengaturan lampu, termasuk pemadaman serentak saat Hari Raya Nyepi, dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Hal ini juga mendukung pelaksanaan tradisi keagamaan agar berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau dipadamkan satu per satu saat Nyepi, dengan 218 titik memerlukan waktu lama. Sekarang sudah dilengkapi dengan MCB,” paparnya.
Lebih lanjut, pemeliharaan LPJU tenaga surya ini merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap banyaknya pengaduan yang masuk dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya berkaitan dengan kondisi lampu jalan yang mati atau tidak berfungsi maksimal di malam hari.
Dishub Badung menilai bahwa penerangan jalan merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjaga citra kawasan pariwisata. Oleh karena itu, pemeliharaan dilakukan agar penerangan kembali optimal. “Sudah terlalu banyak masuk pengaduan masyarakat perihal kondisi PJU di ruas jalan tersebut,” ujar Yuda Darma.
Terkait anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan LPJU tenaga surya ini, Dishub Badung tidak merinci besaran dana yang dialokasikan. Namun dipastikan kegiatan tersebut masuk dalam program pemeliharaan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. (MBP)