Lindungi Anggota Koperasi, Pembina Kokapura Minta Pihak Angkasa Pura Menunda Tender Penyaluran BBM di Bandara Ngurah Rai
I Gusti Ngurah Gede Yudana, Dewan Pembina Kokapura
DENPASAR – baliprawara.com
Penerapan tender penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus Bio Solar Industri, di lingkungan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, dikeluhkan pihak Koperasi Jasa Karyawan Angkasa Pura (Kokapura). Pasalnya, dengan dilakukannya tender ini, Kokapura yang sudah 21 tahun mendapatkan hak untuk menyalurkan BBM, secara tidak langsung akan tersingkir.
Hal ini bahkan mendapat penolakan dari pihak Kokapura yang selama ini mendapat jatah penyaluran solar Industri untuk seluruh kendaraan yang beroperasi di lingkungan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Bahkan, beredar isu kalau pemenang tender, juga sudah disiapkan oleh pihak manajemen Angkasa Pura.
Selama 21 tahun penyaluran BBM di lingkungan Bandara Ngurah Rai, diberikan kepada Kokapura, dan selama itu tidak pernah ada masalah. Namun saat ini tiba-tiba pihak AP akan melakukan tender.
Selama ini, untuk bisa melakukan penyaluran BBM Bio Solar Industri ke kendaraan operasional bandara.m, pihak Kokapura setiap tahun mengajukan perpanjangan. Namun untuk pengajuan tahun ini, tiba-tiba manajemen Angkasa Pura tidak memberikan perpanjangan dan mengatakan akan ada tender dalam penyaluran Bio Solar yang tiap bulannya mencapai 120-140 ton.
Terkait hal itu, Dinas Koperasi Kabupaten Badung melalui Kepala Dinas, I Made Widiana, telah memberikan rekomendasi, agar penyaluran BBM tetap diberikan kepada Kokapura. Namun ternyata, rekomendasi yang diberikan oleh Dinas, juga tidak digubris pihak Angkasa Pura.
Pihak koperasi kabarnya sudah mengajukan beberapa opsi diantaranya menaikkan kontribusi untuk Angkasa Pura dari penyaluran BBM ini. Namun opsi tersebut sampai saat ini tak mendapat respon dari Angkasa Pura.
Permasalahan ini, mendapat tanggapan dari putra sulung pahlawan I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ngurah Gede Yudana yang merupakan Dewan Pembina Kokapura. Dia meminta pihak Angkasa Pura menunda tender dan memberikan izin penyaluran BBM kembali kepada Kokapura.
Ia selaku Dewan Pembina Kokapura, mengaku sudah menemui langsung GM Angkasa Pura untuk meminta perlindungan anggota koperasi. Dia menyebut saat ini kondisi Koperasi Jasa Karyawan Angkasa belum siap untuk menghadapi pertarungan bebas seperti ini.
“Inilah yang perlu dibina. Kita harus diberikan kesempatan untuk mempersiapkan koperasi bertarung bebas. Karena PT kan berbeda dengan koperasi. Koperasi lebih banyak pembinaan terhadap anggota, sedangkan PT itu lain, mereka sudah siap bertarung,” katanya.
Yudana yang juga Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Bali menyebut, koperasi ini sudah berjalan bagus, sudah bekerja sama, sudah bisa menghidupi para anggotanya. Sekarang kesempatan ini sebenarnya seharusnya yang dibina oleh mereka para pejabat.
Ditegaskan, ke depannya Kokapura harus memperkuat diri. Ke depan, harus membuat koperasi itu jadi petarung. Pembina Kokapura ini menegaskan pentingnya melaksanakan UU 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Usaha Kokapura yang dirintis selama 21 tahun tersebut menurutnya, sudah mendapat penetapan dari pemerintah.
Apalagi sudah ada rekomendasi dari Dinas Koperasi Badung. “Kalau semua ini ditabrak, lalu buat apa ada UU Perkoperasian tersebut, bagaimana nanti nasib koperasi-koperasi di Indonesia kalau pejabat tidak melindungi koperasi,” tegasnya. (MBP)
