Mahendra Jaya Ajak Semua Perusahaan “Ngrombo” Entaskan Kemiskinan di Bali

DENPASAR – baliprawara.com

Mendasari konsep Pembangunan Bali yang berpijak pada ‘Dharma’ yaitu kebaikan dan kebenaran menurut Dharma Agama dan Dharma Negara, perusahaan di Bali diminta untuk menyisihkan sebagian keuntungan usahanya bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Seluruh pemangku kepentingan terutama perusahaan BUMN, BUMD maupun swasta hendaknya ngrombo mengatasi berbagai persoalan pembangunan Bali.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya, saat melantik Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali Masa Bakti 2024-2027 bertempat di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali,Denpasar, Rabu 15 Mei 2024.

Mahendra Jaya menilai sangat tidak adil jika masih terdapat kemiskinan di Bali. “Menjadi tidak adil dan mengenaskan ketika di Bali masih ada orang miskin, miskin ekstrem dan anak-anak yang stunting setelah 78 Tahun Indonesia merdeka,” katanya.

Ia menyampaikan, ngrombo adalah bentuk gotong-royong dan kolaborasi yang maknanya jauh di atas gotong royong yang difahami selama ini. Ngrombo merupakan suatu tanggung jawab, kehormatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. “Ini konsep ngrombo. Lebih tinggi dari gotong-royong, lebih tinggi dari kolaborasi,” jelas Mahendra Jaya.

Contoh ngrombo terkait masih adanya persoalan-persoalan sosial di tengah hebatnya predikat Bali adalah, Pemerintah Provinsi Bali menyalurkan dukungan sukarela dari para pegawai melalui program ‘Pemprov Bali Hadir’ dengan memberikan bantuan bedah rumah, bantuan dana pendidikan, bantuan pengobatan bibir sumbing serta pemberdayaan peternak berupa bantuan bibit ternak.

Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali merupakan upaya kolaboratif sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terutama perusahaan, mulai dari BUMN, BUMD, Persero, Perseroda dan perusahaan swasta lainnya dalam mendorong partisipasi pengusaha menyukseskan pembangunan daerah.

Dengan terbentuknya forum ini, diharapkan penyaluran bantuan berupa anggaran program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari perusahaan-perusahaan, lebih terarah, lebih terintegrasi dan selaras dengan Program Pembangunan Daerah dengan prioritas utama pengentasan kemiskinan, pengentasan kemiskinan ektsrem, stunting, pengangguran, peningkatan kualitas SDM hingga pembangunan sarana-prasarana publik.

Mahendra Jaya menyampaikan, partisipasi stakeholder seperti ini sangat penting dalam pembangunan Bali. Persoalan pembangunan di Bali sangat kompleks dan berimplikasi pada berbagai bidang, sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan fiskal APBD yang menyebabkan tidak bisa dengan leluasa merealisasikan program kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Di situlah, peran swasta dan stakeholder lain menjadi sangat penting untuk bersama-sama ngrombo membangun Bali.

Dana TJSL nantinya dikelola sepenuhnya oleh Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali, tidak masuk ke kas daerah. Karenanya, Mahendra Jaya minta Forum ini menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali saat ini terdiri dari 36 BUMN, 6 BUMD, 172 Perusahaan Swasta dan 6 lembaga lainnya. Keanggotaan forum ini akan terus diperbaharui, bekerjasama dengan induk asosiasi yang ada. 

Dana sementara yang terkumpul telah mencapai Rp9,3 milyar yang atas arahan Pj. Gubernur S.M. Mahendra Jaya akan dipergunakan untuk melaksanakan program tahap pertama yaitu Redesain Lapangan Puputan Margarana, Program Bedah Rumah serta pembiayaan Program Pokok PKK di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. (MBP)