Menteri PKP Maruarar Sirait Ingatkan Agar Lahan Pertanian Produktif Tak Digunakan untuk Perumahan
Menteri PKP Maruarar Sirait, meninjau sejumlah program perumahan di Kabupaten Buleleng, Selasa 28 Januari 2025. (ist)
SINGARAJA – baliprawara.com
Pentingnya program perumahan yang tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar, kembali ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah mengalokasikan dana Rp20 juta per rumah untuk bahan bangunan dan upah tukang.
“Dengan anggaran terbatas harus ada prioritas. Juga mendapatkan developer yang tepat. Tepat sasaran yang membutuhkan,” kata Maruarar Sirait saat meninjau sejumlah program perumahan di Kabupaten Buleleng, Selasa 28 Januari 2025.
Maruarar juga mengingatkan agar lahan pertanian produktif tidak digunakan untuk perumahan. “Patut diingat Presiden punya program swasembada pangan, jadi dilarang keras lahan pertanian digunakan. Saya mohon Gubernur dan Bupati jangan lahan produktif digunakan untuk perumahan. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegasnya.
Khusus untuk Bali, Maruarar menekankan perlunya hunian yang sesuai dengan kultur budaya setempat. “Usulan tentang rumah untuk seniman juga sudah kita pikirkan dan akan kita bahas serius,” katanya.
Dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, total rumah KPR subsidi melalui perbankan mencapai 36.057 unit di seluruh Indonesia dengan nilai Rp4,54 triliun. Ditambah suplai stok tambahan sebanyak 43 ribu unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 10.440 unit.
“Kita buat sistem kementerian kami agar lebih cepat dan efisien bagi masalah agar Presiden juga bisa cek progresnya. Kebijakan presiden yang pro rakyat kita dorong terus, contoh baru sekarang proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis dan kini hanya membutuhkan waktu 14 menit, 18 detik di Gianyar. Namun ini tentu untuk masyarakat penghasilan rendah,” imbuhnya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya berharap program perumahan tersebut dapat menjangkau masyarakat miskin ekstrem di Bali yang tidak memiliki rumah maupun masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Kami punya data yang akurat dan dapat membantu pihak kementerian terkait,” ujarnya.
Selain meninjau perumahan rakyat, Menteri PKP dan rombongan juga meninjau Bandara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak. Hadir dalam kesempatan tersebut Pj. Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta.
Kunjungan kerja ini mencakup Perumahan Taman Wira Lovina di Kecamatan Sukasada serta Desa Banjar Asem di Kecamatan Seririt. Kunjungan diawali dengan tinjauan ke program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program perumahan bersubsidi di Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayuputih Melaka. Di lokasi tersebut terdapat lebih dari 1.100 unit rumah subsidi yang dibiayai oleh sejumlah perbankan BUMN. (MBP)
