Pasamuhan Alit MKB 2025: Perlu Redesain dan Reimajinasi Kebudayaan Bali agar Tetap Tegak Hadapi Perubahan Zaman
KETAHANAN BUDAYA – Pasamuhan alit Majelis Kebudayaan Bali hari kedua diisi dengan talk show interaktif bertema “Ketahanan Budaya. dalam Menghadapi Industri Pariwisata”, Kamis (23/10).
DENPASAR – baliprawara.com
Pasamuhan Alit Majelis Kebudayaan Bali (MKB) Tahun 2025 menjadi ruang refleksi besar bagi insan budaya Pulau Dewata.
Pada pelaksanaan hari kedua, Kamis, 23 Oktober 2025 bertempat di Ksirarnawa Art Center menghadirkan empat narasumber muda dari kalangan akademisi, praktisi, pegiat media sosial dan kebudayaan.
Mereka adalah I Ketut Eriadi Ariana (Jero Penyarikan Duuran Batur) seorang akademisi Fakultas Sastra Unud, I Gusti Rai Ari Temaja pengelola Tukad Bindu Kesiman, Gede Adrian Mahaputra seorang pegiat media sosial pemilik Bali Nggih, serta I Kadek Wahyudita seorang budayawan dan kurator. Diskusi ini mengangkat tema Ketahanan Budaya dalam Menghadapi Industri Pariwisata.
I Ketut Eriadi Ariana, akademisi dari Program Studi Sastra Jawa Kuno Universitas Udayana yang juga dikenal sebagai Jero Penyarikan Duuran Batur, mengajak publik meninjau ulang posisi budaya Bali dalam pusaran industri global yang kian menuntut komodifikasi nilai-nilai lokal.
Menurut Eriadi, wajah Pariwisata Budaya Bali kini menghadapi dilema besar: apakah budaya untuk pariwisata, atau pariwisata untuk budaya?
Di tengah gempuran ekonomi wisata, banyak aspek budaya justru kehilangan makna. Ia menyebut ritual dan simbol keagamaan yang dulunya sarat makna spiritual, kini sering tereduksi menjadi tontonan semata.
Eriadi menegaskan bahwa kebudayaan Bali sejatinya berakar pada cipta, rasa, dan karsa yang dijiwai agama Hindu, membangun keseimbangan antara dimensi sakala dan niskala.
Namun, di lapangan, wajah kebudayaan justru memperlihatkan gejala redupnya ruang hidup, menyempitnya tanah dan natah, serta meningkatnya orientasi seremonial yang nir-esensi.
“Kita butuh redesain dan reimajinasi kebudayaan Bali, agar tetap tegak di tengah perubahan zaman,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perjalanan imaji pariwisata Bali sejak masa kolonial, dari citra “surga terakhir” di awal abad ke-20 hingga kini dihadapkan pada ancaman keruntuhan ekologi.
“Dari pariwisata budaya menuju pariwisata lingkungan, kita belum tentu sepenuhnya beranjak dari eksploitasi,” tambahnya.
Sementara itu, Gede Adrian Maha Putra mengangkat tema “Dari Basa Bali ke Bahasa Promosi: Saat Media dan Gemerlap Pariwisata Mengubah Arah Budaya.”
Ia menyoroti menurunnya penggunaan bahasa Bali dan meningkatnya pengaruh media sosial dalam membentuk pola pikir generasi muda.
Menurutnya, tren hiburan di media sosial membuat banyak anak muda Bali kehilangan jati diri sebagai Nak Bali.
“Swadharma mereka terkikis. Gaya hidup hedonis dan materialistik kini jauh lebih menarik ketimbang melestarikan budaya,” kata Adrian.
Ia menambahkan, pariwisata juga mendorong perubahan pola kerja dan pandangan hidup masyarakat, di mana orang Bali justru menjadi tamu di tanah kelahirannya sendiri.
“Turis asing terlalu didewakan, sementara krama Bali sibuk bekerja di industri pariwisata tanpa sempat menengok akar budayanya,” ujarnya.
Adrian juga menyinggung narasi populer Bali cinta damai yang menurutnya sering menjadi selimut bagi berbagai persoalan sosial, mulai dari individualisme, ketimpangan ekonomi, hingga lunturnya solidaritas antarwarga.
Dalam paparannya, Adrian menekankan perlunya kepemimpinan yang tidak terjebak dalam politik transaksional serta pentingnya menghidupkan kembali Basa Bali sebagai bahasa ibu.
Ia juga menyerukan rutinisasi dharma wacana dalam setiap upacara keagamaan agar masyarakat tidak kehilangan arah spiritual.
“Tanpa pendidikan nilai, pura hanya menjadi tempat ritual, bukan pusat kesadaran,” tegasnya.
Pembicara lain, I Gusti Rai Ari Temaja membahas terkait keberadaan sungai di Bali. Baginya, sungai dan air merupakan sumber peradaban. Sebab dari sungailah kebudayaan itu lahir.
”Namun, yang kita butuhkan ke depan adalah orang-orang yang mau ngemit (menjaga) air ini agar senantiasa dapat menjadi sumber kehidupan,” paparnya.
Baginya, dibutuhkan arsa (niat), rasa, pengrasa (kesadaran), dan ngeraksa (menjaga) dan menyudahi perdebatan tanpa ujung.
Sementara I Kadek Wahyudita mengatakan jika Bali telah lama menjadi ikon pariwisata global, di mana industri ini menjadi tulang punggung perekonomiannya.
Namun, pertumbuhan pariwisata yang masif dan nir-kendali telah memicu dilema struktural.
”Alih-alih mencapai keseimbangan ideal yang sering digaungkan dalam konsep Tri Hita Karana, Bali justru terperosok dalam krisis ekologis, sosial, dan yang paling mengkhawatirkan, degradasi serta eksploitasi budaya secara besar-besaran,” paparnya.
Baginya hal ini sama seperti pepatah orang bali mengatakan “ngalih sampi galang bulan, ngalih bati kilangan kemulan.
”Solusi yang kita harapkan adalah Bali mengukuhkan kembali esensi budayanya, dengan cara mengembalikan makna kebudayaan itu, merawat keunggulan nilainya, sehingga jati dirinya akan kokoh,” paparnya.
Ketua Harian MKB, Prof. Dr. I Komang Sudirga, menyatakan bahwa pariwisata telah membawa gemerlap global, tetapi di baliknya terdapat kekhawatiran terhadap terkikisnya nilai-nilai budaya lokal.
Menurutnya, sudah saatnya masyarakat Bali membangun rasa jengah, wirang, dan militansi kultural dalam menjaga tanah dan budaya.
“Menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan, kita perlu membangun rasa militansi, sutindih, wirang, dan jengah atas tanah dan kebudyaan Bali jika tidak ingin menghadapi penyesalan kemudian,” tegasnya.
Pasamuhan Alit Kebudayaan Bali 2025 diharapkan menghasilkan sebuah rumusan rekomendasi.
“Pertimbangan, saran dan masukan dari para pakar dan seluruh peserta pasamuhan, selanjutnya dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam menjaga, melestarikan, serta mengadaptasikan warisan budaya Bali,” tandasnya.(MBP2)
