Pelaksanaan PKM di Denpasar, Awalnya “Dipaksa” Akhirnya Akan Menjadi Kebiasaan
DENPASAR – baliprawara.com
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Denpasar, dr. I Gusti Agung Ngurah Anom, MARS., menyampaikan bahwa, Kota Denpasar yang merupakan ibukota Provinsi Bali, tentu mobilitas penduduknya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainya di Bali. Selama beberapa hari terakhir, situasi di Kota Denpasar memang sangat ramai yang berpeluang menjadi pusat penyebaran Covid-19.
Meski sempat menurun, tren kasus di Kota Denpasar kata dia cenderung fluktuatif. Kondisi inilah yang harus kita waspadai agar tidak lengah. Bahkan jika tidak ada intervensi dan kerja keras pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui kebijakan, kasus Covid-19 di Denpasar diprediksi akan meningkat drastis.
“Sebagaimana diketahui bahwasanya Denpasar ini merupakan Ibukota Provinsi Bali, memiliki penduduk yang terbanyak dan heterogen, sehingga penerapan PKM ini sudah sangat tepat. Namun demikian pelaksanaannya harus terus dievaluasi sehingga tujuan penerapanya dapat dicapai dan dimaksimalkan,” jelasnya.
Ngurah Anom menjelaskan, dengan penerapan PKM ini yang diatur dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) ini, masyarakat mulai ‘dipaksa’ untuk menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, menjalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), physical distancing, social distancing, dan protokol kesehatan lainya.
“Awalnya dipaksa, kedua terpaksa, dan ketiga menjadi kebiasaan dalam memasuki era baru pasca Covid-19 dengan selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Pihaknya juga berharap, pelaksanaan PKM di Kota Denpasar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan indikator kinerja utama Perwali PKM yakni menurunkan angka kasus, dan pelaksanaanya PKM ini agar terus menerus disosialisasikan, dapat melalui media sosial, media cetak, media elektronik, influencer, dan pusat informasi lainya, sehingga masyarakat dapat patuh, dan menjadi kebiasaan,” jelasnya. (MBP5)
