Pembongkaran Tembok GWK Berlanjut, Warga Ungasan Desak Semua Akses Jalan Umum Dibuka

MANGUPURA – baliprawara.com
Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) kembali membongkar tembok yang terpasang di kawasan pemukiman warga di Banjar Giri Dharma, Ungasan, Kamis 2 Oktober 2025. Pembongkaran lanjutan ini dilakukan pihak GWK setelah pembongkaran pertama pada Rabu 1 Oktober 2025.

Pembongkaran lanjutan ini dimulai sejak sore hari sekitar pukul 15.30 Wita, dengan mengerahkan alat berat berupa ekskavator untuk mempercepat proses. Satu demi satu beton yang memanjang di Jalan Magadha diangkat dan dipindahkan ke sisi timur jalan. Hingga pukul 17.00 Wita, panjang tembok yang sudah dibuka diperkirakan mencapai sekitar 50 meter.

Meski pembongkaran sedang dilakukan, desakan masyarakat adat setempat tetap meminta agar pihak GWK tidak hanya membuka akses di depan rumah warga, tetapi juga membongkar tembok yang menutup jalur lingkar Magadha hingga Pura Pengulapan.

Seperti yang disampaikan Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, bahwa, masyarakat menginginkan akses lama yang sudah digunakan sejak dulu, kembali dibuka. Menurutnya, tembok pemagaran seharusnya digeser ke arah timur dan utara agar seluruh jalur yang menghubungkan rumah warga, jalan lingkar, hingga Pura Pengulapan bisa dilalui seperti sebelumnya.

“Tuntutan masyarakat agar lingkar jalan Magadha tembus ke Pura Pengulapan dibuka, temboknya digeser ke timur dan ke utara serta di jalan lingkar timur karena sudah dihibahkan oleh GWK ke Pemkab Badung. Buka juga termasuk Rurung Agung di Belingsaro menuju Ungasan kalau memang punya niat baik,” ujar Disel Astawa.

Dijelaskan Disel bahwa rekomendasi pembongkaran tembok sejatinya sudah ditegaskan oleh Gubernur Bali, Bupati Badung, serta DPRD Bali. Ia menekankan, masyarakat kini menunggu langkah nyata dari GWK dalam waktu dekat.

“Kita tunggu saja 1-3 hari ke depan. Kalau memang tidak dilaksanakan pembongkaran semua, patut kita tanyakan kembali hasil pertemuan antara Pak Gubernur, Bupati, dengan manajemen GWK. Jangan sampai tembok hanya dibongkar setengah hati, karena arahan jelas menyebutkan agar jalan dikembalikan seperti semula,” jelasnya.

Menurut Disel, bagian tembok yang menutup jalan utama di depan Jalan Magadha hingga kini belum dibuka. Padahal, jalur tersebut merupakan akses lama warga. Ia menilai sikap GWK masih setengah hati dalam menindaklanjuti kesepakatan dengan pemerintah daerah.

Selain soal pembongkaran, perdebatan juga muncul mengenai status kepemilikan tanah yang kini dipagari. GWK mengklaim lahan tersebut merupakan milik perusahaan. Namun, data dari Desa Adat dan Pemkab Badung menunjukkan bahwa sejumlah akses, termasuk jalan lingkar timur, jalan lingkar Magadha, hingga akses menuju Pura Pangulapan dan SD Negeri 8 Ungasan, sudah lama menjadi fasilitas umum.

“Kalau mau jelas mari kita sama-sama ukur ulang, kalau memang pihak GWK tidak ikhlas berikan jalan kepada masyarakat sesuai konstitusi dan UU pokok agraria serta PP 18 tentang hak tanah,” tegas Disel.

Ia menambahkan, jika GWK benar-benar beritikad baik, maka tembok seharusnya digeser dan diikhlaskan untuk kepentingan bersama. Menurutnya, langkah itu juga sejalan dengan ajaran Tri Hita Karana yang mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan.

Sementara itu, mantan Kelian Dinas Banjar Giri Dharma periode 2006–2012, I Wayan Arkanuara, memberikan penjelasan terkait sejarah akses jalan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pada 30 Oktober 2007 pernah ada serah terima jalan dari pihak GWK kepada warga Banjar Giri Dharma untuk kemudian diaspal.
“Lebar aspal 5 meter, kanan-kiri 50 cm berem jalan dengan panjang sekitar 6800 meter. Data itu masih ada hingga sekarang,” tuturnya.

Arkanuara menegaskan bahwa meskipun lahan sempat diserahkan warga kepada GWK pada awal tahun 2000-an, akses jalan seharusnya tetap dijaga sebagai jalur publik. Ia juga menyebut, sehari sebelum pembongkaran tembok dilakukan, sempat muncul isu rencana penutupan permanen akses Jalan Magadha.

“Kalau boleh, saya mohon Pak Gubernur dan Bupati jangan menyetujui penutupan permanen itu. Akses tersebut sangat penting sebagai jalur alternatif anak-anak sekolah. Resikonya jauh lebih ringan dibanding harus lewat jalur di depan hotel Four Point,” katanya.

Arkanuara menambahkan bahwa jalur alternatif tersebut sangat vital untuk keselamatan masyarakat. Ia menyinggung sejumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang Jalan Pangulapan–Jalan Uluwatu sejak 2006 hingga sekarang. Tercatat sudah ada lima korban meninggal dunia, termasuk seorang ibu dan anak pada 2014, serta kasus tabrakan dengan truk mogok pada 2023.

Bahkan, seminggu lalu sempat terjadi insiden sebuah rumah ditabrak truk mundur, meski beruntung tidak ada korban jiwa.
Dengan kondisi tersebut, Arkanuara berharap pembongkaran tembok GWK tidak berhenti hanya pada akses sempit di depan rumah warga, tetapi benar-benar digeser agar masyarakat bisa keluar masuk dengan leluasa.

Meski warga sempat mengalami keterisolasian akibat tembok, Arkanuara bersyukur tidak ada kejadian tragis di Banjar Giri Dharma dalam setahun terakhir. Ia berharap pemerintah dan manajemen GWK benar-benar membuka seluruh jalur agar polemik panjang ini segera berakhir.
“Saya bersyukur setahun ini meski warga sempat terisolasi, astungkara tidak ada warga yang cuntaka (kematian) maupun ada musibah kebakaran,” pungkasnya. (MBP)