Pengamanan VVIP Harus Utamakan Faktor Keamanan Personel dan Materiil Serta Disiplin Prokes
Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Presiden RI di Lapangan Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Jumat 24 Desember 2021.
DENPASAR – baliprawara.com
Danrem 163/WSA, Brigjen TNI Husein Sagaf, S.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden RI dan Ibu Hj. Iriana Joko Widodo bertempat di Lapangan Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Jumat 24 Desember 2021. Kunker Presiden RI dan Ibu Hj. Iriana Joko Widodo beserta Rombongan di Provinsi Bali dalam rangka menghadiri acara peresmian pembangunan Rumah Sakit Internasional yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin 27 Desember 2021).
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam sambutan yang dibacakan oleh Danrem 163/WSA, Brigjen TNI Husein Sagaf, S.H., menegaskan kalau pelaksanaan kegiatan Pengaman VVIP, akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Untuk itu, pihaknya berharap agar tetap menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat karena, TNI kuat bersama rakyat.
Lebih lanjut Pangdam IX/Udayana menyampaikan, dalam setiap Pengamanan VVIP di wilayah Bali maupun Nusa Tenggara, Kodam IX/Udayana selalu bersinergi dengan Polda, Pemerintah Daerah Provinsi dan unsur pendukung lainnya.
Apel gelar pasukan yang dilaksanakan ini, untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan baik secara perorangan maupun satuan sesuai Prosedur Tetap (Protap) VVIP serta melaksanakan koordinasi antar unsur sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun. Seluruh personel Satgas Pam VVIP diharapkan agar memahami dan menguasai Protap Pam VVIP, memegang teguh disiplin, laksanakan rantai komando yang efektif dan efisien, peka terhadap perkembangan situasi dan laksanakan koordinasi secara optimal. “Utamakan faktor keamanan personel dan materiil serta selalu melaksanakan disiplin protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan terapkan 3M,” tegas Pangdam.
Dalam pelaksanaan pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia kali ini, dikerahkan personel cukup besar dari berbagai instansi terkait. Sehingga kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat dipahami dengan baik, agar tujuan maupun sasaran pengamanan baik obyek, rute dan tempat pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara optimal. (MBP)
