Pengendalian Inflasi, Sekda Dewa Indra Dukung Penguatan Sinergi Bali Nusra

DENPASAR – baliprawara.com

Tiga daerah, yakni Bali, NTT, dan NTB (Bali Nusra) mengalami perkembangan sangat dinamis. Seperti diketahui, tingkat inflasi regional Bali Nusra, pernah berada di bawah rata-rata nasional. Namun pada waktu tertentu, sempat berada di atas rata-rata nasional.

Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendukung penguatan sinergi kawasan regional Bali Nusra dalam upaya pengendalian inflasi. Hal ini disampaikan oleh Sekda Dewa Indra dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Jumat 8 November 2024.

Seperti halnya daerah Bali, ia meyakini TPID di NTB dan NTT telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. “Strateginya hampir sama. Secara makro, kita berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Namun, elaborasi bisa sedikit berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing,” jelasnya.

Khusus untuk daerah Bali, jajaran TPID telah melaksanakan upaya intensif dalam pengendalian inflasi. “Kami melaksanakan pertemuan secara kontinu dan memberikan perhatian khusus menjelang hari raya keagamaan dan libur panjang. Menjelang hari raya keagamaan dan libur panjang, kami turun langsung untuk mengecek ketersediaan komoditas yang berpotensi menyumbang angka inflasi,” terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa inflasi bukanlah hal yang bisa dikendalikan dengan mudah. Ditambahkannya, upaya pengendalian inflasi seringkali dihadapkan pada variabel di luar perhitungan yang membutuhkan kecerdasan dalam penerapan strategi.

Dewa Indra menyebutkan bahwa, bahan pangan adalah komponen yang sejauh ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. “Selain dipengaruhi oleh tingginya permintaan, kondisi alam juga sangat mempengaruhi stok bahan pangan kita,” katanya.

Selain faktor alam, asumsi bahwa tingkat kebutuhan paralel dengan jumlah penduduk menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi di Daerah Bali. “Padahal, untuk Daerah Bali, jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan bahan pangan. Ini penting untuk diperhatikan,” tambahnya.

Ia yakin variabel inflasi yang berkembang begitu dinamis menjadi tantangan tersendiri yang makin mengasah kecerdasan jajaran TPID dalam menyusun strategi yang lebih efektif.

Masih dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menginformasikan bahwa tingkat inflasi daerah Bali sejauh ini terkendali dengan baik. Pada bulan Oktober 2024, angka inflasi daerah Bali terkendali pada kisaran 2,51% (yoy) atau 0,07% (mtm).

Mengakhiri sambutannya, birokrat kelahiran Buleleng ini menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Bali atas pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dirangkai dengan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Bali Nusra Tahun 2024. Ia menilai bahwa Rakor ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga ekonomi pangan lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakor TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 diisi dengan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan; Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin; dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa. Paparan juga disampaikan oleh TPID Bali, NTT, dan NTB.

Di sela-sela penyelenggaraan Rakor, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyerahkan Preliminary Study Pembangunan Pasar Induk Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Indra. Selanjutnya, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman bersama untuk penguatan rantai pasok antara petani, Perumda, dan perhotelan serta penyerahan bantuan untuk peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan bagi wilayah Bali, NTT, dan NTB. (MBP)