Perizinan Pariwisata Harus Selektif, Jangan Lagi Loloskan Investor yang Tak Peduli Bali

MANGUPURA – baliprawara.com

Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan, selama ini Bali terus dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata. Namun, tidak ada yang dipersembahkan untuk alam Bali. Terkesan, yang menikmati hasil dari pariwisata malah bukan orang Bali. Ironisnya, di saat kondisi Bali yang terpuruk, mereka yang menikmati hasil dari pariwisata Bali tidak pernah kelihatan dan pergi begitu saja.

“Siapa yang menikmati pariwisata sekarang? Ke mana perginya orang-orang itu? Sudah dapat untung berpuluh-puluh tahun di sini, malah lari entah ke mana, tidak pernah nongol sampai sekarang. Kita-kita saja yang memikirkan sendiri. Ke depan, jangan lagi seperti itu. Berhenti sombong, harus mulai benahi alam Bali sekarang,” kata Koster saat memberikan sambutan di sela-sela pembagian sembako di Desa Adat Kedonganan, Sabtu (9/5).

Terkait pernyataan tersebut, anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Gerindra, I Wayan Disel Astawa, SE. sepakat dengan pernyataan Gubernur Koster. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah lebih selektif untuk memberikan izin usaha terutama untuk pariwisata. Karena selama ini banyak pengusaha yang tidak tanggap dengan kondisi Bali. Hanya sebagian kecil yang peduli. “Dalam artian banyak pengusaha pariwisata yang besar, tiba-tiba menghilang saat kondisi ini dengan alasan perusahaannya tutup. Jadi, hasil selama ini, bertahun-tahun di Bali dibawa ke mana?” kritiknya saat dikonfirmasi, Minggu (10/5).

Disel yang merupakan Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Badung kembali mengingatkan agar para pengusaha ini jangan hanya berbondong-bondong mempromosikan Bali aman, Bali punya taksu serta berbondong-bondong berinvestasi di Bali. Namun saat musibah datang seperti sekarang ini, mereka malah lari. “Inilah yang harus diwaspadai oleh seluruh lapisan adat di Bali dan para pemangku kepentingan yang melaksanakan kebijakan itu. Harus tetap hati-hati,” harapnya.

Untuk bisa lebih selektif, seperti yang diterapkan di Desa Adat Ungasan, bagi siapapun yang mencari izin usaha harus mendapat rekomendasi dari desa adat. Karena selama ini banyak yang mencari izin itu adalah calo, bukan pemilik langsung. Padahal masyarakat harus tahu siapa pemilik usaha bersangkutan agar tidak ada pelanggaran perizinan. “Untuk itu, dalam mengeluarkan izin harus selektif dan jelas. Peran desa adat dalam konteks perda ini harus ikut menjaga itu,” tegasnya. (MBP1)