Perwakilan BKKBN Provinsi Bali  Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2025, ke Depan Mantapkan Program Quick Wins

DENPASAR – baliprawara.com
‎Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menggelar acara rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 di Ruang Cempaka, Bappeda  Provinsi Bali, 23 Desember 2025.
‎
‎Acara yang dibuka Sekda Bali diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Dewa Gede Mahendra Putra, S.H., M.H. tersebut bertujuan untuk mengevaluasi  pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan Provinsi Bali tahun 2025.
‎
‎Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Kepala OPD KB Kabupaten/Kota se-Bali beserta jajaran, Ketua IPeKB Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
‎
‎Ketua Panitia yang sekaligus Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Bali,  Dr. dr.  Ni Luh Gede Sukardiasih. , M. For., MARS menyampaikan, sejak pelantikan Presiden Republik Indonesia Oktober 2025, BKKBN mengalami transformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
‎
‎Kementerian ini bertanggung jawab atas urusan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan fokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN memiliki quick wins yang menjadi program prioritas nasional yaitu:
‎
‎Pertama, “Genting” Gerakan orang tua asuh cegah stunting, yang merupakan komitmen bersama pihak pemerintah dan swasta serta masyarakat sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
‎
‎Kedua, “ Tamasya” Taman Asuh Sayang Anak, merupakan tempat penitipan anak atau sebutan layanan sejenis yang memberikan pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua atau keluarga.
‎
‎Ketiga, “GATE’’ Gerakan Ayah Teladan merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan peran ayah/calon ayah di tengah tingginya angka fatherless.
‎
‎Keempat, ‘’AI Superapss Keluarga Indonesia’’ merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait kependudukan dan pembangunan keluarga, penyediaan data serta layanan konsultasi terkait problematika keluarga dan anak.
‎
‎Kelima, ‘’Lansia Berdaya’’, merupakan suatu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran lansia sebagai karakter yang mandiri dan berdaya bagi dirinya dan lingkungan.
‎
‎”Seluruh program prioritas ini tentunya sangat memerlukan kerjasama antar mitra kerja terkait di masing masing Kabupaten/Kota, yang ke depan perlu lebih dimantapkan. Selain program prioritas tersebut, OPD KB Kabupaten/Kota juga mengampu beberapa target pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah di susun pada awal triwulan II dan telah ditanda tangani bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, ” ujarnya.
‎
‎Dikatakan, beberapa indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut di antaranya : MCPR (modern contraceptive prevelance rate); Capaian peserta KB aktif;  Capaian perserta KB baru; dan indicator lainnya terkait pembangunan keluarga.
‎
‎Pada awal Tahun 2026, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam laporan tersebut kegiatan yang merupakan program prioritas nasional dan program pendukungnya akan dilakukan evaluasi atas capaiannya.

‎
‎Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal terkait capaian realisasi program Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. TFR Provinsi Bali berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2024 berada pada angka 2,03. MCPR berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2025 mengalami penurunan 1,1 poin menjadi 59,5%.
‎Unmet need KB berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2025 mengalami kenaikan 2,9 poin menjadi 13,5%. Proporsi kebutuhan terpenuhi menurut alat/cara KB modern berdasarkan hasil PK Tahun 2025 untuk Provinsi Bali masih di bawah rata rata nasional yaitu 81,1% yang artinya sekitar 2 dari 10 PUS di Bali yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan belum terpenuhi kebutuhannya dengan metode kontrasepsi modern. Berdasarkan hasil PK 25 angka kehamilan tidak diinginkan di Provinsi Bali berada pada angka 14,2%.
‎
‎Sekda Bali memberi apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan strategis untuk melihat capaian atas kinerja yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Desember 2025. Evaluasi merupakan suatu keharusan untuk melihat capaian kinerja.

Sekda Bali juga menyampaikan, pelaksanaan Program Kependdudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Bali telah terlaksana dengan baik, namun dalam perkembangannya juga mengalami perubahan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendataan keluarga Tahun 2024 dan Tahun 2025 dimana :
‎Angka Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,03, Provinsi Bali memiliki angka TFR di bawah rata rata ideal yaitu 2,1. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian  bersama, agar nantinya TFR Provinsi Bali tidak terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Diperlukan terobosan terkait kebijakan kebijakan masalah kependudukan agar angka TFR Provinsi Bali mencapai angka yang ideal.
‎Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (mCPR) berdasarkan hasil PK 25 Provinsi mengalami penurunan dibandingkan hasil PK Tahun 2024. Angka mCPR Provinsi Bali berdasarkan Hasil PK 25 berada pada angka 59,5% atau menurun 1,1 poin persentase 2012-2017. Hal ini menjadi sinyal awal perlunya penguatan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi modern, bukan hanya peningkatan akseptor baru.
‎Angka persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB) berdasarkan hasil PK 25, berada pada angka 13,5% mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka Unmet Need KB Tahun 2024 yang berada pada angka 10,6%, sekali lagi kenaikan angka Unmet Need KB ini merupakan sinyal penting bahwa tantangan Program KB bukan hanya mencari akspetor baru tapi lebih kepada keberlangsungan penggunaan kontrasepsi.

‎Salah satu hal penting yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu cukup tingginya  angka fatherless di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil PK 2025, Bali berada pada angka 15,1%. Fenomena fatherless mengacu pada situasi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan yang bermakna dari sosok ayah. Untuk mengatasi permasalahan ini salah satu program yang dilaksanakan oleh Kemendukbangga/BKKBN yaitu dengan membentuk GATI ( Gerakan Ayah Teladan Indonesia) yang beberapa kegiatannya adalah mengantarkan anak pada hari pertama sekolah dan mengambil raport anak ke sekolah.  (MBP2)
‎