Positif Rabies Pada Anjing di Tahun 2022 Cukup Tinggi, Bali Siapkan 650 Ribu Vaksin

DENPASAR – baliprawara.com

Kasus Rabies di Bali, menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Bahkan, di tahun 2023 ini, sudah disiapkan vaksin untuk seluruh populasi. 

Menurut Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Anak Agung Istri Inten Wiradewi, untuk vaksinasi, selain melalui anggaran dari APBD provinsi, APBN, juga dan bantuan dari work organisasi kesehatan hewan dunia. Sehingga dikatakan, vaksin yang tersedia di tahun 2023 ini, cukup untuk seluruh populasi anjing di Bali. “Ada total sebanyak 650.000 vaksin yang tersedia, untuk perkiraan populasi sebanyak 618.000 ekor anjing,” katanya, saat hadir pada pertemuan “Multisectoral Meeting for Bali Rabies Free Actions to Mass Vaccination”, Kamis 19 Januari 2023, di Sanur.

Lebih lanjut dikatakan, kasus rabies di Bali selama tahun 2022, merupakan kasus tertinggi sepanjang sejarah rabies, dari sejak awal munculnya tahun 2008 di Bali. Yang mana, untuk tahun 2022, kasus positif rabies pada anjing, mencapai sebanyak 690 ekor. Jumlah tahun 2022 cukup tinggi, jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya 233 kasus, tahun 2020 sebanyak 100 kasus.

“Tahun 2022, merupakan puncak tertinggi sepanjang sejarah kasus positif rabies pada anjing di Bali, yakni 690 kasus, dibandingkan tahun 2021 yang hanya 233 kasus, dan 100 kasus di tahun 2020. Dari data hasil uji pada anjing itu, memang kasus tertinggi Positif itu di Tahun 2022, sejak adanya Rabbi di tahun 2008. Mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa ditekan dan tidak lebih tinggi dari tahun 2022,” bebernya. 

Melonjaknya kasus ini kata dia, sebenarnya sudah bisa diprediksi. Karena memang sejak tahun 2020, saat pandemi Covid-19, pelaksanaan vaksinasinya sangat sedikit. Demikian juga di tahun 2021, karena memang selain keterbatasan untuk bergerak akibat PPKM, juga karena anggaran untuk itu, dialihkan ke penanganan Covid-19.  

“Selain karena adanya pembatasan aktivitas, anggaran untuk itu juga dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sementara di Tahun 2022, kita juga tidak bisa, karena di pertengahan tahun Kita juga harus fokus penanganan PMK,” ucapnya. 

Sementara itu, menurut drh. Pebi Purwo Suseno, dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pihaknya sangat mendukung apa yang dilakukan pemerintah provinsi Bali dalam mempercepat vaksinasi. “Pelaksanaan vaksinasi ini memang harus dipercepat. Kesuksesan dalam vaksinasi, ketepatan waktu reaksi, juga akan lebih baik,” ucapnya. 

Ketua IAKMI Bali, Ni Made Dian Kurniasari, S.KM., MPH., juga mendukung upaya dari pemerintah provinsi Bali untuk mempercepat pengendalian rabies di provinsi Bali. Salah satunya adalah melalui percepatan vaksinasi di setiap kabupaten/kota, serta berkaitan dengan adopsi kebijakan atau penerapan dari perda rabies itu sendiri.

Melalui pertemuan yang dihadiri instansi terkait dari seluruh kabupaten di Bali, diharapkan mendapat masukan apa saja situasi terkini dari pengendalian Rabies di masing-masing Kabupaten/kota. Melalui pertemuan ini, juga diharapkan ada rangkuman strategi yang harus dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi ini. Kemudian yang terkait dengan adopsi kebijakan, bagaimana penegakan dari perda itu bisa diterapkan dan ditegakkan dengan baik, di masing-masing kabupaten kota. (MBP)