Rakor Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota, Sampah dan Kemacetan Dapat Super Prioritas Penanganan
DENPASAR – baliprawara.com
Persoalan sampah dan kemacetan lalu lintas, menjadi program super prioritas mendesak (PSPM) mendapat penanganan Pemprov Bali bersama kabupaten/kota. Hal itu ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) antara Provinsi Bali dengan Kabupaten/Kota se-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (12/3). Rakor ini mengambil tema “Sinergitas Pembangunan Bali dalam Satu Kesatuan Wilayah : 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola Demi Nindihin Gumi Bali.”
Gubernur Wayan Koster menegaskan, persoalan sampah dan kemacetan sangat krusial, sehingga perlu segera ditangani bersama.
Gubernur Koster mengapresiasi terbitnya Surat Edaran (SE) No. 2 tahun 2025 yang mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Penerapan SE ini diharapkan dapat mengurangi sampah plastik. Terkait dengan itu, pemakaian tumbler akan diperluas hingga ke sekolah-sekolah dan desa.
Penanganan sampah berbasis sumber juga penting ditingkatkan. Jangan sampai sampah yang diproduksi sehari-hari, dibebankan penanganannya kepada pihak lain.
Koster juga mengapresiasi desa yang telah melakukan penanganan sampah berbasis sumber. Karena itu ke depan desa atau lembaga yang melakukan hal ini penting diberikan reward, sedangkan yang tidak melakukan perlu diberikan sanksi.
“Penanganan sampah dengan slogan ‘Desaku Lestari tanpa Sampah Plastik’ menjadi program super prioritas penanganan mendesak, ” ujarnya.
Sementara itu untuk menangani kemacetan lalu lintas, pengoperasian bus Trans Sarbagita dimaksimalkan dan Trans Metro Dewata akan dioperasikan kembali.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Koster mengajak Bupati dan Walikota se-Bali untuk ada dalam satu barisan membangun Bali selama lima tahun ke depan. Pihaknya mengajak semua bekerja dengan cepat, proaktif, kreatif, inovatif dan selalu bersinergi, solid bergerak bersama menyelenggarakan pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola demi nindihin gumi Bali dapat diimplementasikan melalui koordinasi antar kepala daerah se-Bali.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Koster menyampaikan berbagai program super prioritas mendesak (PSPM) yang akan dikerjakan. Selain menuntaskan masalah sampah dan kemacetan, juga penertiban transportasi dan usaha transportasi pariwisata, penertiban usaha/akomodasi pariwisata dan penertiban perilaku wisatawan asing nakal.
Selain itu, program prioritas periode 2025-2030 sebagai pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, mencakup berbagai bidang, di antaranya, bidang I: adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan Lokal. Bidang 2: kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Bidang 3: ekonomi Kerthi Bali. Bidang 4: infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi. Bidang 5: lingkungan, kehutanan, dan energi. Bidang 6: Bali Pulau Digital dan keamanan Bali.
Di sisi lain Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa pembangunan Bali akan berlandaskan pada pesan luhur warisan nenek moyang, yang mengajarkan keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya.
Konsep pembangunan Bali amat penting memaknai Bhisama Lontar Batur Kelawasan yang berisi peringatan leluhur tentang pentingnya menjaga kelestarian gunung, laut, dan keseimbangan alam. Menurutnya, jika prinsip ini diabaikan, Bali akan menghadapi ancaman serius seperti kerusakan lingkungan, degradasi budaya, dan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.
Koster juga menyoroti berbagai tantangan yang harus segera ditangani, seperti alih fungsi lahan yang semakin tinggi, ancaman ketersediaan air bersih, meningkatnya kasus narkoba dan prostitusi, serta praktik pembelian aset menggunakan nama warga lokal oleh pihak asing.
Di bagian lain Koster juga menyampaikan ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,48% pada tahun 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,03%. Pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar, dengan 6,4 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali sepanjang tahun lalu, memberikan kontribusi Rp 107 triliun terhadap devisa nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pariwisata adalah risiko besar bagi stabilitas ekonomi Bali. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi ekonomi yang lebih seimbang dengan memperkuat sektor pertanian, industri kreatif, dan ekonomi berbasis digital.
Selain itu, ketimpangan ekonomi antara wilayah Sarbagia (Denpasar, Badung dan Gianyar) dengan luar Sarbagia, perlu diatasi Provinsi Bali dan kabupaten/kota dengan mendorong pembangunan merata di seluruh Bali.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, serta seluruh Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota se-Bali, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali, serta pimpinan OPD se-Bali.(MBP2)
