Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Serta PUG Disepakati Menjadi Perda
Suasana sidang paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, Senin 1 April 2024. (ist)
DENPASAR – baliprawara.com
Sidang Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, digelar Senin 1 April 2024, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali. Adapun agenda sidang paripurna ini, yakni Penyampaian Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Ranperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender.
Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang hadir dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, menyampaikan kalau Dewan sepakat Ranperda tersebut dibuat menjadi Produk Hukum Daerah atau Perda. Hal itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP), Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau Investor. Ini juga menjadi dasar kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
“Upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan penanaman modal melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing Provinsi dan nasional di bidang investasi belum optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM yang membacakan Penyampaian Tanggapan Dewan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pun mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, Dewan menilai PUG dalam pembangunan daerah diantaranya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender. Dengan mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di Daerah.
Selain itu, menciptakan program kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Daerah, dan terakhir, meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
“Mengenai Raperda Provinsi Bali tentang PUG, untuk dapat dilanjutkan dengan pembahasan dan penajaman dalam rapat gabungan berikutnya, sekali lagi dengan Perangkat Daerah terkait dan organisasi serta lembaga masyarakat yang peduli dengan Kesetaraan Gender dan peduli Anak,” pungkasnya. (MBP)
