Rayakan HUT ke-36, BPR Kanti Gelar Stakeholder Gathering 2025

DENPASAR – baliprawara.com
PT BPR Sukawati Pancakanti atau yang lebih dikenal dengan BPR Kanti menggelar acara tahunan Stakeholder Gathering 2025 pada Rabu, 1 Oktober 2025. Kegiatan ini berlangsung di Grand Ballroom Hongkong Garden Restaurant, Denpasar, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus menjadi momen peringatan HUT ke-36 BPR Kanti. Suasana acara berjalan meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak.

Mengusung tema “BPR Kanti Sebagai Community Bank Memperkuat Perekonomian Daerah”, acara ini menjadi bentuk nyata komitmen BPR Kanti dalam memperkuat peranannya di masyarakat Bali, khususnya dalam mendukung desa adat serta sektor UMKM.

Acara dimulai dengan peluncuran buku karya Prof. Wayan P. Windia, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, berjudul “Menata Perkawanan Sebelum Perkawinan”. Penyerahan simbolis buku ini dilakukan oleh Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, kepada Ketua Pasikian Yowana Bali.

Dalam gathering tersebut juga diberikan penghargaan MDA Kanti Kertha Bali Nugraha kepada desa adat yang berhasil menyelesaikan persoalan secara mandiri dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, penghargaan Kanti Media Nugraha turut diberikan kepada insan pers yang konsisten mendukung penyebaran informasi program BPR Kanti.

Selain fokus pada ekonomi masyarakat, BPR Kanti juga menunjukkan kepedulian sosial melalui program “Kanti Ngayahin para Pengayah”, yang memberikan bantuan punia bagi pecalang serta dukungan untuk lima banjar yang terdampak banjir. Acara semakin meriah dengan pengundian hadiah Tabungan Kanti Arisanku, di mana hadiah utama berupa satu unit Toyota Fortuner menjadi daya tarik tersendiri bagi para nasabah.

Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, menyampaikan bahwa stakeholder gathering bukan hanya pertemuan biasa, melainkan wadah untuk menjalin hubungan dan kolaborasi. “Ini adalah ajang simakrama dan kolaborasi. Siapapun bisa menjadi mitra kerja BPR Kanti. Semoga apa yang kita lakukan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan BPR di Bali tidak bisa dipisahkan dari peran desa adat dan hukum adat. Menurutnya, pariwisata Bali hanya akan bertahan jika adat dan budaya tetap dijaga. Karena itu, BPR Kanti berkomitmen mendukung desa adat sebagai penjaga harmoni di Pulau Bali.

Program MDA Kanti Kertha Bali Nugraha yang sudah dijalankan sejak tahun 2023 akan terus dilanjutkan. Selain itu, BPR Kanti juga menginisiasi pelatihan TOT Dudonan Niwakang Pamidanda Adat miwah Tata Laksana Muputang Wicara Panyamabrayan tur Panengahang, yang mendapat dukungan dari para pengusaha lokal di Bali.

Dalam kesempatan itu, Amitaba juga mengajak generasi muda untuk aktif menjaga adat, budaya, serta memperkuat perekonomian lokal melalui semangat kebersamaan. Ia menyampaikan terima kasih kepada para tokoh masyarakat, perempuan, ibu-ibu, dan generasi muda yang terus mendukung kelestarian adat serta perekonomian Bali.

Dukungan untuk BPR Kanti juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Bali, Wayan Koster, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Bali, Dr. Luh Ayu Aryani, memberikan apresiasi atas peran BPR Kanti yang konsisten dalam memperkuat perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala OJK Bali, Kristiani Puji Rahayu, yang diwakili oleh Dr. Irhamsah, menegaskan bahwa BPR Kanti merupakan contoh nyata community bank yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta peningkatan kualitas produk. “BPR tidak cukup sehat hanya dari angka. Harus ada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan terbaik,” ujar Irhamsah.

Stakeholder Gathering 2025 ini tidak hanya menjadi ajang perayaan ulang tahun BPR Kanti, tetapi juga memperlihatkan kontribusi nyata lembaga keuangan tersebut dalam mendukung desa adat, UMKM, serta perekonomian Bali secara menyeluruh. Dengan kolaborasi bersama berbagai pihak, BPR Kanti menegaskan perannya sebagai community bank yang berkomitmen menjaga keseimbangan antara tradisi, budaya, dan pembangunan ekonomi daerah. (MBP)