Rektor Unud Ikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023
Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara menghadiri secara virtual Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (06/02/2023). (Foto: dok. Unud)
MANGUPURA – Baliprawara.com
Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara menghadiri secara virtual Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (06/02/2023). Ada tema pertemuan tahun ini yakni “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi”.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam laporannya menyampaikan dalam proses persiapan dan implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK membuka ruang diskusi dengan industri jasa keuangan dan seluruh stakeholder. Sebagai implementasi UU P2SK dilakukan beberapa hal yakni penataan landscape sektor keuangan syariah melalui kebijakan spin off dan konsolidasi, persiapan implementasi program penjamin polis, penguatan pengawasan market conduct, perluasan kegiatan dan produk sektor jasa keuangan. Arah kebijakan prioritas OJK Tahun 2023 yakni penguatan sektor jasa keuangan, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan layanan dan penguatan kapasitas OJK.
Sementara Presiden RI Joko Widodo pada arahannya mengatakan Saya hanya ingin agar dukungan terhadap sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih, karena kekuatan kita ada di sini. Jangan dilupakan yang kecil-kecil. Jangan dilupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi, karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat.
Kemudian yang kedua, juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK, mengenai hilirisasi, agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Karena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju.
Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umroh, betul-betul pengawasannya harus detail. Saya minta betul-betul urusan asuransi, utamanya pinjaman online, investasi, dilihat betul.
Sering pelaporan, sudah ada pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2020, sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Gini-gini hati-hati, yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa.
Dalam pertemuan juga dilakukan Diskusi Panel dengan menghadirkan narasumber Jajaran Dewan Komisioner OJK yakni Friderica Widyasari Dewi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Mirza Adityaswara Wakil Ketua Dewan Komisioner, Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Ogi Prastomiyono Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Sophia Wattimena Ketua Dewan Audit. (MBP/Unud.ac.id)
