Sempat Jadi Angin Segar, Open Border Ternyata Belum Berpengaruh Bagi Pemulihan Pariwisata
DENPASAR – baliprawara.com
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menyampaikan kalau, Open Border atau border internasional yang resmi dibuka pada 14 Oktober 2021 lalu, sempat memberi angin segar bagi pelaku pariwisata di Bali. Naman faktanya, kebijakan itu ternyata tak berpengaruh signifikan bagi pemulihan sektor pariwisata.
Menurutnya, pembukaan border internasional ini, belum berdampak pada bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Pulau Dewata. Dari data yang ada, sepanjang tahun 2021, pihaknya mencatat wisatawan asing yang masuk ke Bali hanya berjumlah 41 orang. Padahal sebelum pandemi, jumlah kunjungan mencapai 6,3 juta.
Situasi keterpurukan yang berlarut-larut ini membuat sebagian besar masyarakat Bali yang bergantung pada sektor pariwisata menjadi sangat tertekan. Apalagi, sejumlah pengusaha sempat menambah utang untuk membenahi kembali sarana akomodasi wisata yang mereka kelola. “Mereka sempat punya harapan besar sehingga menambah utang untuk membersihkan kolam, membuat AC kembali dingin dan karpet tidak bau. Ibarat menjaga warung, kami kembali menata barang dagangan,mengelap etalase. Tapi pembeli tak kunjung datang hingga etalase kami kembali berdebu,” kata Cok Ace saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX DPR RI di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Kamis 27 Januari 2022.
Terkait hal itu, ia pun menyebut sejumlah kebijakan yang perlu dikaji untuk pemulihan pariwisata Bali. Pertama, syarat penerbangan direct ke Bali yang menurutnya mesti dievaluasi karena tidak mungkin perusahan penerbangan dari Eropa mau memberangkatkan pesawat yang hanya mengangkut 25 penumpang dengan durasi penerbangan cukup panjang. Kedua, ruwetnya mekanisme pengurusan visa yang dikeluhkan wisatawan. Selain ruwet, kuota sebanyak 1.500 orang asing per hari untuk tujuan seluruh Indonesia juga sangat kecil, karena sebelum pandemi, Bali kedatangan 16 hingga 17 ribu wisatawan.
Hal lain yang juga memberatkan wisatawan adalah biaya penanganan Covid-19 yang dibebankan kepada mereka. Panglingsir Puri Ubud ini berharap masukan ini mendapat perhatian jajaran Komisi IX DPR RI untuk dikoordinasikan dengan pemerintah.
Pada bagian lain, Wagub Cok Ace juga melaporkan perkembangan terakhir penanganan Covid-19 di Pulau Dewata. Berdasarkan data per tanggal 25 Januari 2022, kasus kumulatif konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bali tercatat sebanyak 114.860 orang dan 4.066 orang meninggal. Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Bali mencatat angka kesembuhan pasien Covid-19 yang terus meningkat. Persentase jumlah kesembuhan mencapai 96,12%. Ditambahkan olehnya, Pemprov Bali telah melakukan segala upaya dalam menangani Covid-19, salah satunya dengan memberikan fasilitas isolasi terpusat dan mengintensifkan tracing kasus. Lebih dari itu, Bali melakukan upaya percepatan pencapaian target vaksinasi Covid-19 menuju terbentuknya “Herd Immunity”.
Jumlah total vaksin Covid-19 yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali dari Januari 2021 sebanyak 7.999.301 dosis dan jumlah yang telah memperoleh vaksinasi tahap 1 sebanyak 3.506.888 jiwa (102,99%) dan vaksinasi tahap 2 sejumlah 3.144.868 jiwa (92.36%). Untuk anak usia 6-11 tahun, vaksinasi tahap 1 sejumlah 385.971 jiwa (104,59%) dan vaksinasi tahap 2 sejumlah 225.967 jiwa (61,29%). Sedangkan untuk vaksinasi tahap 3 (booster) bagi non-tenaga kesehatan telah mencapai 97.583 jiwa (3.28%) serta booster untuk tenaga kesehatan sejumlah 41.325 jiwa (112,2%).
Wagub Cok Ace menambahkan, Bali akan menjadi tempat penyelenggaraan G20 mulai bulan Februari 2022. Oleh sebab itu, Pemprov Bali memprioritaskan pemberian fasilitas yang berkualitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat kepada delegasi G20. “Dalam rangka penyelenggaraan G20, kami juga telah menetapkan RS Rujukan untuk mendukung tugas pelayanan kesehatan. Masing-masing RS menyiapkan fasilitas perawatan pasien Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur isolasi intensif serta non-intensif sebanyak 2.340 tempat tidur,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Bali juga mewajibkan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) dan sampai saat ini telah ada 1.576 destinasi dan industri pariwisata yang telah memiliki sertifikat CHSE.
Pimpinan Rombongan Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan bahwa kunker ini bertujuan mendapatkan informasi dan gambaran komprehensif tentang penerapan prokes dan persiapan infrastruktur pendukung kegiatan Presidensi G20 di Bali. Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Presidensi G20 berpotensi mendatangkan wisatawan dari 20 negara anggota, organisasi internasional dan negara undangan. “Estimasi warga negara asing yang akan masuk ke tanah air dalam event tersebut diperkirakan mencapai 6.500 delegasi,” ujarnya.
Mengingat tingginya mobilitas warga asing, pemerintah berkewajiban memastikan kegiatan itu berjalan lancar dan menjamin tak ada klaster baru penyebaran Covid-19.(MBP)
