Simposium Nasional Kependudukan 2026: Memajukan Ketahanan Demografi Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kemendukbangga/BKKBN bekerja sama dengan Universitas Udayana menyelenggarakan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026.
BADUNG – baliprawara.com
Dalam upaya menjaga stabilitas demografi dan memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bekerja sama dengan Universitas Udayana menyelenggarakan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026. Acara bertema “Memajukan Ketahanan Demografi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif: Inovasi Kebijakan Berbasis Bukti” berlangsung di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Bali Kamis (23/04/2026).
Simposium ini menjadi forum strategis untuk mengonsolidasikan pemikiran akademik guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan fase bonus demografi Indonesia.
Rebranding KB Menjadi
“Komunitas Berencana”
Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos.,M.Pol.Amd., Ph.D, menekankan bahwa seiring transformasi kelembagaan, paradigma Keluarga Berencana kini berevolusi menjadi Komunitas Berencana. Fokus utama saat ini adalah presisi dalam menyeimbangkan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya.
“Kita tidak lagi bicara tentang jumlah anak secara kaku, tetapi menyeimbangkan antara supply dan demand. Jangan sampai terjadi oversupply penduduk sementara sumber daya kurang, atau sebaliknya, kekurangan penduduk yang membuat ekonomi melambat. Perguruan tinggi di tiap wilayah akan menjadi pendamping dalam penyusunan hingga evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di daerah,” jelas Prof. Budi.
Redesain Arsitektur
Pendidikan Tinggi
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA, Ph.D. menyambut baik kolaborasi ini sebagai landasan untuk membenahi kualitas lulusan perguruan tinggi agar relevan dengan kebutuhan industri.
“Kami berharap dukungan Kemendukbangga untuk mendesain ulang arsitektur pendidikan tinggi di Indonesia. Saat ini masih terjadi oversupply di beberapa program studi, sementara prodi yang dibutuhkan justru belum tersedia. Akselerasi ini akan kami lakukan berdasarkan rekomendasi dari Kemendukbangga dan tim Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK),” ungkap Prof. Badri.
Momentum penting dalam simposium ini juga ditandai dengan pengukuhan Pengurus Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan oleh Prof. Badri Munir Sukoco sebagai bentuk penguatan struktur akademik di sektor kependudukan.
Apresiasi UNFPA
Dukungan terhadap langkah strategis Indonesia juga datang dari dunia internasional. Kepala UNFPA Indonesia, Dr. Hasan Mohtashami, menyatakan kekagumannya atas inisiatif pemerintah yang melibatkan sektor akademik secara luas.
“Kami sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Adanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang melibatkan peran perguruan tinggi adalah upaya nyata untuk mewujudkan visi besar tersebut. Saya yakin dengan kebijakan yang bijaksana dan dirancang dengan baik ini, harapan Indonesia Emas pada tahun 2045 akan terwujud,” ujar Dr. Hasan.
Menutup rangkaian penguatan kebijakan, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga, Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, memaparkan bahwa rencana aksi ini telah dituangkan dalam 30 indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang bersifat multisektoral.
“Peta jalan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Kami mengajak akademisi melalui Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan yang kini anggotanya sudah mencapai sekitar 200 perguruan tinggi. Sinergi ini memastikan bahwa 30 indikator pembangunan tersebut dapat terwujud hingga ke level kabupaten dan kota,” pungkas Boni.
Penandatanganan Kerja Sama
Simposium ini juga mengukuhkan kolaborasi formal melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Hasanuddin, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan delapan perguruan tinggi, yaitu: Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang, Universitas Udayana, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Tadulako, dan Universitas Padjajaran.
Rangkaian acara ditutup dengan diskusi panel mendalam yang menghadirkan para pakar akademisi. Pada Plenary Session I, topik stabilitas demografi dikupas melalui bahasan mengenai pengelolaan sampah keluarga dalam pembangunan berkelanjutan oleh Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., yang kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pengentasan kemiskinan oleh Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT, IPM, Asean Eng. Sesi ini diakhiri dengan strategi akselerasi pembangunan SDM melalui penguatan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan Mean Years of Schooling oleh Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng.
Memasuki Plenary Session II, diskusi berfokus pada ketahanan demografi dan care economy. Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., ASEAN. Eng., memaparkan kolaborasi strategis untuk mengatasi mismatch tenaga kerja, disusul oleh Rektor Universitas Negeri Padang, Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T., yang menekankan peran keluarga dalam pembentukan karakter. Selanjutnya, Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si., membahas daya dukung lingkungan sebagai fondasi stabilitas, sementara Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., mengulas urgensi care economy dalam memperpanjang bonus demografi. Sesi ini ditutup oleh Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., yang menjelaskan navigasi transisi demografi melalui pendekatan National Transfer Accounts.
Sinergi multisektoral ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam memastikan dinamika demografi menjadi kekuatan kokoh bagi kesejahteraan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. (MBP2/r)
