Teguran Presiden Prabowo, Momentum untuk Segera Berbenah
Puspa Negara
”Presiden Prabowo menegur, berarti sayang Bali. Presiden faham bahwa Bali masih bermasalah dengan sampah. Karena itu mari jengah jaga kebersihan dengan aksi nyata berkelanjutan. Jadikan teguran ini sebagai momentum untuk segera berbenah, jengah, fokus dan konsisten mengelola sampah di Bali. ”
Persoalan sampah di Bali mendadak mengguncang dunia, setelah Presiden Prabowo menegur kepala daerah. Situasi paradox dinobatkanya Bali sebagai World Best Destination 2026, dan adanya statement dari Fodors sebuah biro perjalanan USA, bahwa Bali tidak layak dikunjungi tahun 2025 karena masalah sampah, macet, perilaku buruk beberapa wisman, dan tingginya aksi kriminalitas. Paradoksial yang lainnya bahwa tingginya eskalasi nitizen di medsos yang menayangkan Bali sepi turis, tapi faktanya jumlah kunjungan wisman naik 11% dari 6,3 juta tahun 2024 menjadi 7,05 juta tahun 2025.
Hal ini menunjukkan ada yang perlu diperbaiki segera dalam mengelola Bali.
Bahwa sampah masih merupakan persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini, baik di darat maupun di pantai. Sampah darat masih menumpuk di mana-mana dan belum menunjukkan adanya sistem yang clean & clear. Sementara sampah pantai datang setiap tahun di musim angin barat/west monson dimana sampah beratus-ratus ton menyerbu pesisir yang menghadap ke arah barat. Badung dengan panjang garis pantai kurang lebih 82 km, yang sebagian menghadap arah barat, mulai dari pantai Labuan Sait Pecatu, Pantai Jimbaran, Pantai Kedonganan, Pantai Kelan, Pantai Tuban, Pantai Kuta, Legian, Seminyak, Batubelig, Petitenget, Berawa, Batubolong, Canggu, Cemagi, Munggu , Pereranan hingga Pantai Seseh, dipastikan tiap tahun menerima sampah kiriman dalam jumlah yang fantastis dengan komposisi campuran kayu gelondongan, ranting dan varian sampah plastik.
Dulu Sangat Berguna
Jaman dahulu di bawah tahun 1980-an turis masih belum sebanyak sekarang, sampah pantai/pesisir sangat berguna bagi masyarakat untuk kayu bakar, dan aktifitas lainya seperti untuk bahan bakar pembuatan bata, pamor dan sejenisnya. Demikian halnya sampah ranting menepi ke pinggir sekaligus menjadi lemekan/pupuk untuk tanaman pantai seperti katang-katang, padang gulung, pandan, ketapang, camplung, waru dan sejenisnya. Namun kini di era tahun 1990-an masyarakat tidak lagi memanfaatkan sampah pesisir tersebut karena tidak lagi menggunakan kayu bakar, disamping jenis sampah semakin pekat dengan campuran plastik dan sejenisnya yang sulit dipilah. Akibatnya pantai terlihat kotor karena sampah di musim angin barat menepi dalam jumlah banyak dan didominasi sampah plastik.
Berbagai upaya keras sejatinya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, meskipun belum optimal karena kita berhadapan dengan alam/sampah kiriman yang jumlahnya luar biasa. Sejauh ini Pemkab Badung melalui DLHK sudah bekerja keras dengan menyiapkan tenaga kebersihan standby di pantai setiap pagi. Demikian halnya peralatan disiapkan seperti loader, barber rake, trucktor, dan truk sampah. Tim khusus yang didukung oleh masyarakat, para pedagang pantai, pengelola pantai, balawista, para pelaku usaha, dan stakeholders, bahu membahu membersihkan sampah kiriman ini, tetapi volume yang begitu besar dan datang terus menerus setiap saat di bulan Desember, Januari dan Februari seiring tiupan angin barat. Pagi sampah itu dibersihkan siang dia muncul, siang dibersihkan sore dia menepi dan seterusnya.
Agar di musim west monson ini sampah pesisir bisa ditanggulangi, diperlukan teknologi (penjaringan sampah floating di tengah laut), tambahan infrastruktur seperti alat pemisah sampah dengan pasir, pengangkutan dan TPST tempat pembuangan sampah pesisir yang jumlahnya sangat fantastis, bisa mencapai 200 ton per hari di pantai Samigita saja. Oleh karena itu kita perlu lebih fokus dan super prioritas dalam mengelola sampah.
Sentilan Presiden adalah sebagai warning agar kita selalu aware/peduli, di tengah Bali dan jajaran pememerintah yang sudah dan terus berbenah untuk kuatkan manajemen sampah dari hulu ke hilir. Bali perlu dukungan nyata dari Pemerintah Pusat berupa system management dan pembangunan infrastruktur, mesin /peralatan pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan dan paripurna.
Sampah adalah tanggungjawab semua pihak, setiap individu memproduksi sampah dan wajib ikut mengelola sampah dengan bijak, dan turun tangan menjaga kebersihan lingkungan kita.
Dimaknai Positif
Statemen Presiden Prabowo dalam Rakornas Porkompinda seluruh Indonesia tentang pantai yang kotor di Bali harus dimaknai positif, bahwa Pemerintah Darerah, Gubenur dan Bupati Walikota se-Bali harus lebih fokus, konsisten, dan bersungguh-sungguh membuat manajemen pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Jadikan pengelolaan sampah sebagai program super prioritas berkelanjutan. Libatkan partisipasi aktif masyarakat, perkuat perilaku masyarakat dalam mengelola sampah terutama menyangkut program penguatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat. Tiada kata menyerah untuk sampah, dan jadikan teguran Presiden untuk lebih serius menjaga alam lingkungan Bali.
Pemprov Bali yang sudah punya modal untuk menjaga lingkungan dan budaya dari pungutan wisatawan asing sebesar Rp 150.000 per orang, dana itu harus bisa diarahkan segera untuk pengelolaan sampah.
Di sisi lain sebagai masyarakat, dan aksi nyata, saya tetap konsisten menggerakkan dan memotivasi aksi bersih-bersih pantai tanpa instruksi dari manapun. Hanya panggilan hati, kami rutin setiap hari Jumat pagi bersih-bersih sampah di Pantai Legian bersama Komunitas Bumi Kita Nuswantara, pengelola pantai, pedagang pantai, masyarakat dan seluruh pelaku usaha pariwisata di Legian. Itu sudah berjalan 5 tahun dan tidak pernah berhenti. Itu langkah kecil untuk menciptakan habit/kebiasaan, mengedukasi dan menggerakkan potensi yang ada untuk turut menjaga destinasi Pantai Legian tetap bersih, sehat, asri dan mempesona.
Oleh karena itu mari kita aware dan lakulan langkah sekecil apapun untuk menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus jadikan teguran Presiden Prabowo sebagai momentum untuk berbenah, wujudkan Bali bersih dan mempesona.
(Wayan Puspa Negara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung)
