YPIA Menggelar SNIA 2025, Internal Auditor Harus Antisipasi Risiko Baru AI, Digital Payment, dan Sustainability Transition
SNIA – Ketua Umum Pengurus YPIA, Setyanto P. Santoso didampingi pengurus yayasan menyampaikan hasil Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025, saat jumpa pers di Kuta, Kamis (4/12).
MANGUPURA – baliprawara.com
Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)– lembaga yang selama tiga dekade (31 tahun) menjadi pilar penguatan profesionalisme auditor internal Indonesia, kembali menggelar Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 pada 3 – 4 Desember 2025 di The Stones Hotel, Bali.
SNIA yang bertajuk “What’s Driving Change to Stay Ahead of The Curve for Internal Auditors in The Coming Years?” itu diikuti perwakilan regulator, akademisi, auditor internal, BUMN/BUMD/BUMS dan sektor publik. Kegiatan yang diisi dengan Pelatihan Internal Audit ini, membedah lanskap risiko dan tata kelola baru yang akan menentukan arah profesi audit internal di masa mendatang.
Ketua Umum Pengurus YPIA Setyanto P. Santoso, S.E., MA, QIA menyampaikan, memasuki tahun 2026, profesi audit internal Indonesia berhadapan dengan pergeseran struktural yang sangat fundamental. Tidak hanya karena percepatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), machine learning, digital payment expansion, dan disrupsi model bisnis, tetapi juga karena hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mulai berlaku pada 6 Oktober 2025.
Regulasi ini membawa perubahan besar pada governance architecture BUMN dan UU 16/2025 akan menandai era baru bagi tata kelola BUMN yang menuntut auditor internal untuk memiliki maturity level yang lebih tinggi, kecepatan adaptasi, serta kemampuan foresight dan insight untuk mendukung efektivitas tata kelola yang baik.
Dikatakan, telah teridentifikasi bahwa di tingkat global, berdasarkan kajian konsultan PwC tentang Risk Roadmap 2026, dunia akan memasuki fase risk convergence, yaitu ketika risiko teknologi, geopolitik, iklim, ekonomi hijau, dan governance failures saling mempengaruhi dan memperkuat dampak satu sama lain. Dalam hal ini Indonesia berada pada kategori “Accelerated Exposure with Transitional Readiness”, sebuah posisi yang mencerminkan tingginya peluang ekonomi, namun juga meningkatnya eksposur risiko yang membutuhkan penguatan tata kelola digital, cyber resilience, sustainability accountability, dan outcomebased governance di berbagai sektor.
Perubahan global dan nasional yang akan bersinggungan dengan beberapa dinamika kunci yakni: Ekspansi QRIS ke pasar internasional yang menuntut digital trust architecture yang tangguh; Kebutuhan penguatan AI governance dan mitigasi algorithmic bias; Transformasi keberlanjutan melalui ESG dan green finance; Tuntutan peningkatan kualitas kebijakan publik melalui policy impact auditing; Reposisi BUMN pasca UU 16/2025 dan dinamika Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund; dan Kebutuhan mempersiapkan next-generation auditors dengan kompetensi foresight, agility, dan digital fluency.
Ditambahkan, era disrupsi teknologi dan ketidakpastian global telah mengubah struktur risiko dan tata kelola organisasi. Percepatan artificial intelligence (AI), integrasi pembayaran digital lintas negara, tekanan terhadap ESG compliance, dan fragmentasi geopolitik menghadirkan tantangan baru yang menuntut audit function yang lebih adaptif, prediktif, dan berbasis data.
Karena itu internal auditor masa kini dan mendatang harus mampu bergerak cepat menghubungkan informasi di seluruh ekosistem organisasi. Internal auditor harus mengantisipasi risiko baru dari AI, digital payment, dan sustainability transition. Internal auditor juga harus memberikan assurance tidak hanya terhadap proses, tetapi terhadap impact. Kemudian juga memastikan keberlanjutan, integritas, dan ketahanan governance dan berperan sebagai strategic dan trusted partner dalam pengambilan keputusan.
”Kami meyakini bahwa SNIA 2025 sebagai forum untuk mengakselerasi pemahaman bagi profesional di bidang audit internal guna meningkatkan kapabilitas, memperluas peran strategis, dan memastikan governance yang adaptif dalam menghadapi horizon of risks yang bergerak cepat,” ujar Setyanto P. Santoso didampingi pengurus YPIA saat jumpa pers, Kamis (4/12).
Rekomendasi SNIA 2025
Berdasarkan materi, diskusi yang mendalam, dan insights serta foresight yang berkembang selama SNIA 2025, YPIA merekomendasikan langkah-langkah strategis:
Pertama, Memperkuat Tata Kelola AI & Akuntabilitas Algoritmik (AI Governance & Algorithmic Accountability) sebagai Pilar Tata Kelola Modern. Terkait itu auditor internal harus mengembangkan kapabilitas untuk menilai AI governance, termasuk algorithmic bias, data ethics, kualitas model, ketahanan sistem, serta risiko penyalahgunaan teknologi. Audit internal harus mampu memberikan prescriptive insights mengenai tata kelola teknologi agar inovasi tidak mengorbankan integritas organisasi.
Kedua, Mengintegrasikan ESG Oversight dan Green Risk Assurance dalam Praktik Audit Internal. Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi komponen tambahan, tetapi fondasi governance. Auditor harus memastikan keandalan data ESG, mengidentifikasi greenwashing, mengaudit investasi hijau, serta memastikan kesiapan organisasi
menjalankan sustainability commitments yang kredibel dan berbasis risiko.
Ketiga, Meningkatkan Kapabilitas Auditing Policy Impact untuk Memperkuat Governance Sektor Publik. Tata kelola publik membutuhkan evaluasi atas outcome, bukan hanya kepatuhan. Auditor internal harus mengevaluasi efektivitas kebijakan, risiko implementasi, penggunaan sumber daya, dan dampak nyata program. Sebagai contoh, prinsip
Perekonomian Nasional dalam Pasal 33 UUD 1945 yang tetap berlaku setelah Reformasi 1998 dan empat kali Amandemen UUD pada tahun 2002 menegaskan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kerangka konstitusional ini menuntut auditor internal untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya benar-benar menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Pendekatan policy impact auditing menjadi kunci untuk memperkuat
transparansi dan akuntabilitas fiskal dalam memastikan tujuan konstitusional tercapai.
Keempat, Mengokohkan Digital Trust Architecture di Era Ekspansi QRIS Global dan Layanan Digital Nasional. Berbagai capaian BSPI (Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia) pada tahun 2025 seperti QRIS, BI-FAST, SNAP, dan elektronifikasi transaksi pemerintah telah memperluas akses keuangan dan mempercepat digitalisasi perbankan. Faktanya, volume transaksi pembayaran digital terus tumbuh, mencapai 4,45 miliar transaksi atau tumbuh 31,20% (yoy) pada Oktober 2025. Transformasi pembayaran digital tersebut menuntut penguatan cyber resilience, data integrity, authentication models, dan cross-border governance. Auditor internal harus memastikan bahwa model transaksi digital nasional memenuhi standar keamanan internasional, memitigasi fraud, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran.
Kelima, Memperkuat Tata Kelola dan Risk Oversight BUMN Pasca Implementasi UU 16/2025. Perubahan lanskap tata kelola BUMN membutuhkan pengawasan yang lebih kuat dari internal audit. Auditor harus memastikan integrasi risk management antar entitas grup, efektivitas Komite Audit dan Dewan Komisaris, governance readiness pada model investasi Danantara, serta keseimbangan antara mandat publik dan persyaratan finansial.
Keenam, Membangun Talent Pipeline Auditor Internal Masa Depan Berbasis Competency Pathway dan Sertifikasi Profesional. Dengan mengacu pada IIA Global Internal Audit Competency Framework (2024), auditor internal perlu terus melakukan pengembangan kompetensi. Program pelatihan
dan sertifikasi (QIA, QGIA, QHIA, PQIA dan CPIA) tidak hanya menjadi structured pathway untuk meningkatkan kapabilitas, tetapi pelatihan yang dilakukan untuk mendapat sertifikasi tersebut juga dapat menjadi ruang networking dan kolaborasi
antar professional di bidang internal audit. Melalui interaksi dan pertukaran praktik terbaik dalam proses pembelajaran di kelas pelatihan sertifikasi diharapkan menjadi katalis penguatan kredibilitas, relevansi, dan daya saing auditor internal di seluruh sektor publik, swasta, BUMN, dan BUMD.
Rangkaian pembahasan dalam SNIA 2025 termasuk di antaranya AI governance, ESG dan keberlanjutan, ketahanan siber, transformasi BUMN, serta akuntabilitas sektor publik menunjukkan bahwa tantangan tata kelola kini bersifat lintas-sektor dan saling terhubung.
“Melalui SNIA 2025, kami harapkan seluruh organisasi di sektor publik, swasta, BUMN dan BUMD dapat memperkuat integritas sistem pengawasan, membangun budaya risiko yang matang, serta memosisikan audit internal sebagai mitra strategis dalam mempercepat transformasi menuju tata kelola yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (MBP2)
