Persadha Nusantara Sesalkan Sikap MDA Terkait Kasus Sudaji
SINGARAJA – baliprawara.com
DPP Persadha Nusantara menilai sikap Majelis Desa Adat (MDA) tentang kasus tersangka upacara adat Ngaben Sudaji telah mengkhianati perjuangan masyarakat Bali dalam mendapatkan rasa keadilan depan hukum.
“Sikap MDA Buleleng yang ditampilkan di video tersebut tidak mencerminkan perlindungan kepada krama adat Sudaji yang mengalami diskriminasi hukum. Sikap itu telah menyakiti perjuangan masyarakat Bali yang ingin mendapatkan keadilan di depan hukum,” kata Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana.
Ia menilai, sikap MDA ini justru ingin melemahkan perjuangan krama adat Bali yang ingin mendapatkan perlakuan sama di depan hukum dalam penanganan kasus Ngaben Sudaji dengan kasus kerumunan di Kampung Jawa, Denpasar.
Suardana menilai keberadaan MDA Bali selama masa pandemi covid-19 juga justru melemahkan desa adat, seperti mengancam desa adat dan selalu membela kekuasaan dan bukan memperjuangkan desa adat .
“Perlu dipahami, MDA yang baru dibentuk sejak 2019 sementara Desa Adat sudah lebih seribu tahun, namun faktanya MDA sejak ada bukan untuk melindungi desa adat, tapi hanya dipakai alat dan melegitimasi keinginan kekuasaan terhadap desa adat,” ujarnya.
Banyak fakta terlihat nyata belakangan ini. “Kalau tidak bicara sanksi, ancaman uang APBD Rp 300 juta maka dipakai corong pembenar pihak kekuasaan. Tidak ada sedikitpun tampil peduli dengan krama adat, upacara adat dan lainnya,” sesal mantan ketua KPU Buleleng ini.
“Di tengah kondisi ini, kami merindukan Desa Adat bisa diayomi dan diberdayakan seperti era Prof Ida Bagus Mantra saat memiliki MPLA (Majelis Pembina Lembaga Adat). Pemerintah hadir sebagai pembina bukan seperti sekarang membuat boneka kekuasaan untuk mengkooptasi adat,” tegasnya.
Bahkan LPD yang dibentuk dulu, kini tampil di depan membantu warganya dalam membagikan sembako. “Jasa Prof Mantra yang menguatkan adat dan kini terbukti tampil di depan membantu daya tahan pangan warganya lewat program pembagian sembako. Tetapi disayangkan penguasa sekarang malah anggaran desa adat dipotong 50 persen untuk penanganan Covid 19, lalu maunya mengkooptasi dan mengeksploitasi adat saja,” katanya. (MBP)
