Arena Olahraga, Panggung Politik: Perspektif Bali
Komang Suantara
Oleh I Komang Suantara, S.H., M.Si.
OLAHRAGA sering dipandang sebagai ruang netral yang hanya berhubungan dengan kesehatan, rekreasi, dan prestasi. Namun, dalam kenyataannya, arena olahraga kerap menjadi panggung politik yang sarat dengan simbol, kepentingan, dan strategi kekuasaan. Di Bali, fenomena ini tampak jelas dalam berbagai perhelatan olahraga, baik yang berskala lokal maupun internasional. Pulau yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia ini menjadikan olahraga bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai medium diplomasi budaya, penguatan identitas, dan bahkan arena perebutan legitimasi politik (Horne & Whannel, 2016).
Bali memiliki tradisi olahraga yang unik, seperti makepung (balapan kerbau) di Jembrana atau perang pandan di Tenganan. Aktivitas ini tidak sekadar kompetisi fisik, melainkan juga ritual budaya yang memperkuat solidaritas sosial. Ketika pemerintah daerah mengangkat tradisi ini dalam festival olahraga, sesungguhnya terjadi proses politisasi budaya: olahraga dijadikan simbol identitas Bali yang dipromosikan untuk kepentingan pariwisata dan legitimasi politik (Kusuma, 2020).
Event olahraga internasional seperti Bali International Triathlon atau kejuaraan selancar dunia di Pantai Keramas sering kali dihadirkan sebagai bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investasi dan wisatawan. Kehadiran pejabat dalam pembukaan acara, pidato yang menekankan dukungan pemerintah, hingga simbol-simbol politik yang ditampilkan, menunjukkan bahwa olahraga menjadi panggung politik. Di sini, olahraga berfungsi sebagai alat pencitraan politik, memperlihatkan bahwa pemerintah mampu menghadirkan stabilitas, keamanan, dan daya tarik global (Sugiharto, 2018).
Selain kepentingan lokal, olahraga di Bali juga berperan dalam diplomasi internasional. Pertandingan selancar yang diikuti atlet dari berbagai negara, misalnya, menjadi ajang pertukaran budaya dan memperkuat citra Bali sebagai “pulau dunia.” Pemerintah daerah dan pusat memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap dunia, sekaligus memperkuat posisi politik Bali sebagai pusat pariwisata internasional (Putra, 2021; Bale, 2003).
Meski olahraga dapat menjadi panggung politik yang efektif, terdapat kritik bahwa politisasi olahraga sering kali mengabaikan kepentingan atlet lokal. Banyak event besar lebih menonjolkan kepentingan pariwisata dan pencitraan pejabat daripada pembinaan olahraga masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah olahraga di Bali benar-benar untuk rakyat, atau sekadar alat politik (Horne & Whannel, 2016).
Arena olahraga di Bali tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik. Tradisi lokal, event internasional, hingga diplomasi budaya menunjukkan bahwa olahraga berfungsi lebih dari sekadar kompetisi fisik. Ia menjadi panggung politik yang menampilkan identitas, legitimasi, dan strategi kekuasaan. Namun, penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik dan pembinaan olahraga masyarakat agar olahraga tetap menjadi ruang inklusif yang menyehatkan dan memperkuat solidaritas sosial. (*)
Penulis adalah Analis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung.
