Atasi Kemacetan Lalin dan Genangan, Dua Lokasi di Kutsel Mulai Masuk Tahap Sosialisasi Pengadaan Lahan

MANGUPURA – baliprawara.com

Permasalahan genangan air yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di wilayah Kuta Selatan (Kutsel), menjadi atensi dan pembahasan dalam rapat koordinasi (Rakor), di kantor Kecamatan Kuta Selatan, Jumat 3 Mei 2024. Pada Rakor ini, ada 2 lokasi yang menjadi prioritas untuk penanganan segera, yakni jalan Bypass Ngurah Rai di simpang kampus Unud Jimbaran, dan Jalan Uluwatu, Ungasan.

Hadir pada rakor ini, pihak Dinas PUPR Badung, Balai Pertanahan Negara (BPN) Badung, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wilayah III Bali, Camat Kuta Selatan, Lurah dan LPM Jimbaran, Perbekel Ungasan dan staf terkait.

Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta, mengatakan, rakor ini membahas beberapa titik lokasi langganan tergenang air hujan di wilayah Kuta Selatan. Seperti yang biasa terjadi di jalan di Bypass Ngurah Rai Jimbaran, Simpang Nirmala, hingga ke wilayah Pecatu.

Kendati titik ruas jalan tersebut merupakan wilayah kerja dari BPJN, namun untuk penanganan permasalahan tersebut, Pemkab Badung turut hadir. Salah satunya melalui upaya penyediaan lahan yang akan digunakan sebagai saluran pembuangan air. 

“Jadi yang dibahas tadi, semua segmen yang terjadi genangan di Kuta Selatan. Nanti kami juga akan undang BWS terkait penanganan di sungai. Ini merupakan upaya untuk mengentaskan permasalahan genangan di Kuta Selatan,” kata mantan Sekcam Kuta ini.

Selama ini kata dia, untuk penanganan masalah genangan di simpang Unud, sudah sangat cepat diatensi oleh BPJN dan PUPR. Namun hal itu menurutnya masih perlu dilakukan upaya lebih, agar permasalahan tersebut tidak kembali terulang. Sambil menyiapkan formulasi solusi jangka panjang, ia berharap nantinya di titik terkait dapat dipasangi pompa tanam sebagai solusi jangka pendek.

Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, akan dilakukan penataan saluran pembuangan. Dimana pihak BPJN sudah merespon bagus rencana tersebut. Dalam waktu 2 minggu kedepan, pihaknya berharap Lurah dan LPM Jimbaran serta Perbekel Ungasan, sudah melakukan pendekatan dan komunikasi. Sehingga hal itu bisa segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi.

Pada kesempatan sama, Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Badung, I Gusti Ngurah Made Suardika, mengatakan, rakor ini digelar dalam rangka persiapan tahap sosialisasi untuk pengadaan lahan dalam upaya penanganan, terutama kemacetan di simpang Unud dan penanganan banjir di kawasan Jalan Uluwatu Ungasan. Karena itu merupakan ruas jalan nasional, maka perencanaan dan bangunan, akan dilaksanakan oleh pihak BPJN. Sedangkan Pemkab Badung, nantinya akan mendukung untuk pengadaan lahannya.

“Sedang kita persiapkan itu, untuk tahap persiapan sosialisasi, juga mengajak pihak Lurah Jimbaran, dan Perbekel Ungasan. Pada prinsipnya semua mendukung untuk penyelesaian permasalahan ini. Sebagai tindak lanjut, pihak Lurah dan perbekel Ungasan akan melakukan pendekatan ke masyarakat, setelah itu baru dimulai dengan sosialisasi,” terangnya saat ditemui usai Rakor.

Untuk penanganan kemacetan Lalu Lintas (Lalin) di simpang Unud, lahan yang akan diperlebar, ada di sisi Utara. Melebarkan jalan diusulkan pada lengan tugu Ngurah Rai ke Nusa Dua (sisi utara jalan), sebanyak 1 lajur tambahan sepanjang 460 meter.

Sementara, untuk penanganan genangan yang sering terjadi di Jalan Uluwatu Ungasan, diusulkan untuk pembuatan saluran drainase samping jalan dan trotoar untuk dihubungkan dengan outlet pembuangan akhir. Saluran penghubung dari jalan ke outlet pembuangan akhir memerlukan pembebasan lahan. “Nanti untuk perencanaan dan pembangunan dilakukan pihak BPJN. Sedangkan, untuk penyedia lahan, dari pihak Pemkab Badung,” ujarnya.

Untuk kebutuhan lahan di simpang nirmala, pihaknya akan mendetailkan dengan mengacu pada data yang diberikan BPN terkait kepemilikan lahan. Setelah diketahui kebutuhan lahan seluruhnya, akan ada tahapan selanjutnya, termasuk penunjukan appraisal untuk penentuan nominal pembebasan lahan. 

Selama 2 minggu ini pihak Kelurahan Jimbaran dan Perbekel akan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk nantinya dilakukan tahapan sosialisasi terkait pembebasan lahan dimaksud. “Jadi kami fokus pada pengadaan lahan. Untuk perencanaan dan pembangunannya nanti akan dilakukan oleh balai. Kami harap pengadaan lahan ini dapat selesai tahun ini, sehingga pelaksanaan fisik dapat nyambung dengan rencana balai. Sebab ini prioritas semua,” ucapnya. (MBP)