FGD “Pariwisata Inklusif Berbasis Kerakyatan dan Berkualitas”, Dukung Kebijakan Pemerintah Daerah Wujudkan Visi Misi Bupati Badung

MANGUPURA – baliprawara.com
Kawasan Kuta Selatan Badung yang menjadi pusatnya pariwisata Bali, memiliki sejumlah dinamika yang menjadi perhatian bersama. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Kuta Selatan kini terus berbenah demi mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas untuk masyarakat sekitar.
Untuk mendukung hal itu, Kecamatan Kuta Selatan di bawah kepemimpinan Camat I Ketut Gede Arta, menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan menghadirkan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan. FGD yang digelar, Senin 9 Juni 2025, di Wantilan Kantor ITDC The Nusa Dua ini, dalam rangka membangun konsensus mengidentifikasi potensi dan menggali masukan dari pemangku kepentingan di wilayah Kuta Selatan.
Mengusung tema “Pariwisata Inklusif Berbasis Kerakyatan dan Berkualitas”, FGD ini menghadirkan pembicara, Pengamat Kebijakan Publik yang juga Direktur Politeknik elBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya, General Manager The Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika.
Camat Kuta Selatan, I Ketut Gede Arta, mengatakan, FGD ini digelar untuk mengidentifikasi dan menggali perspektif permasalahan dari masyarakat lokal, khususnya yang ada di Kuta Selatan. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat yakni Pariwisata Inklusif Berbasis Kerakyatan dan Berkualitas, dengan harapan ke depan bisa muncul iklim pariwisata yang berkualitas.

Sehingga, peran sektor pelaku pariwisata seperti UMKM, komunitas lokal, dan masyarakat, tidak termarjinalkan dan bisa mendapat peran, serta terlibat langsung di sektor pariwisata. Lebih lanjut ia menyampaikan, dari masukan-masukan yang disampaikan dalam FGD ini, diharapkan bisa menghasilkan langkah-langkah lanjutan, maupun rekomendasi yang mendukung kebijakan pemerintah daerah, wujudkan visi misi Bupati Badung. Dalam hal ini, lintas sektor turut dilibatkan, mengingat dalam dunia pariwisata, ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat.

Ia juga mengingatkan, dalam setiap permasalahan, tentunya tidak boleh selalu menyalahkan pemerintah saja, karena pelaku pariwisata itu adalah kita semua.“Mudah-mudahan melalui FGD ini, ada kontribusi, sehingga pemangku kepentingan itu bisa mendapat masukan. Karena yang hadir ini semua orang-orang yang peduli,” ucapnya.

Dalam FGD ini, salah seorang narasumber, Prof Dasi Astawa menyampaikan bahwa, untuk pariwisata inklusif berbasis kerakyatan, diharapkan selalu bisa mengutamakan rakyat atau masyarakat sekitar. Karena masyarakat itu merupakan aset di dalam Pariwisata.

Sementara, untuk kualitas pariwisata, ia menyampaikan bahwa harus bisa dibedakan dengan kualitas wisatawan. Karena menurutnya, kualitas pariwisata itu sangat holistik dan humanistik berbasis ketenangan dan kenikmatan serta kedamaian wisatawan. Sedangkan untuk kualitas wisatawan, hanya fokus pada elitisme dan materialisme atau uang.

Untuk itu, ia menegaskan, suatu pariwisata dikatakan berkualitas, bukan diukur dari kualitas tamunya, namun kita sebagai masyarakat yang juga pelaku pariwisata lah yang harus berkualitas. Tentu apabila kita sudah berkualitas, secara otomatis kita bisa menjual lebih mahal. “Jangan kita menyalahkan pemerintah, masyarakat Bali harus diperkuat kualitasnya, kepekaannya. Bagaimana kita memberi contoh yang baik untuk wisatawan, kita harus mengintrospeksi diri,” tagasnya.

Ia menambahkan, kehadiran pariwisata sudah tidak bisa ditolak oleh kekuatan apapun. Tidak hanya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pariwisata inklusif berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan kualitas merupakan tuntutan dan bukan dibiarkan menjadi milik “segerombolan” komunitas tertentu tetapi menjadi milik semua Masyarakat tanpa terkecuali.

Ketua PHRI Badung, Rai Suryawijaya, menyampaikan, pariwisata harus dapat diakses oleh semua kalangan. Masyarakat lokal kata dia, merupakan pelaku utama dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu, pariwisata harus fokus pada keberlanjutan, budaya, dan kesejahteraan.

“Pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas, dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta, sehingga terwujud keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan,manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungan,” ucapnya.

Salah seorang peserta yakni Tokoh Masyarakat Nusa Dua, I Made Sudarsa mengapresiasi atas pelaksanaan FGD yang digagas Camat Kutsel, I Ketut Gede Arta tersebut. Bahkan dia mengusulkan agar FGD ini dilaksanakan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Hal ini untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang ada di Kutsel sebagai kawasan pariwisata internasional. Pria yang akrab disapa Dator ini menyarankan agar kehadiran dinas terkait untuk merespon langsung masukan dan harapan para tokoh yang diundang dalam kegiatan ini.

Hal senada disampaikan Bendesa Adat Peminge, Made Warsa. Menurutnya dalam FGD ini masih bersifat penyampaian masukan dan saran para peserta. Diharapkannya ke depan agar menghadirkan OPD terkait, selain untuk menjawab atau menanggapi langsung persoalan yang ada, selaku pengayah di Desa Adat, pihaknya juga ingin mendengar langsung apa-apa saja program yang sudah dicanangkan atau dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada di Kutsel.

Apresiasi atas pelaksanaan FGD ini juga disampaikan Tokoh Kutsel lainnya I Ketut Tama Tenaya.
Bahkan kata Tama Tenaya, melihat tema yang diangkat cakupannya cukup luas seperti forum setingkat Propinsi atau Kabupaten. Meski demikian mengingat pentingnya forum ini, diharapkannya nantinya akan menghasilkan formula yang bisa disampaikan ke tingkat Kabupaten atau bahkan Provinsi Bali. (MBP1)