Forum ITE, Jadi Bahan Evaluasi Penataan Ruang Wilayah
MANGUPURA -baliprawara.com
Forum Integrated technology Event (ITE) 2021 yang diselenggarakan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dimaknai sebagai momentum baik di tengah situasi pandemi yang banyak menimbulkan implikasi-implikasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Yang mana, kegiatan dengan tema Strategi Pembangunan Terpadu Kawasan Metropolitan ini, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penataan ruang wilayah masing-masing maupun kawasan sarbagita secara holistik.
Bertempat di Ruang Pertemuan Kerta Gosana Puspem Badung, Rabu (29/9), acara yang diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh 300 peserta dari seluruh indonesia tersebut, turut dihadiri oleh Sekretaris Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Indra Gunawan, Walikota Denpasar Ign Jaya Negara, Wakil Bupati Jembrana Gede Ngurah Patriana Krisna, Kepala Bappeda Provinsi Bali dan tamu undangan lainnya.
Dikatakannya, Aglomerasi perkotaan/wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu gagasan Pemerintah Pusat melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dalam membangun kota cerdas berkelanjutan melalui penerapan teknologi dan inovasi. “Kebijakan tersebut akan menjadi stimulus geliat pertumbuhan mandiri daerah, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang kompleks, kami juga memandangnya sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat melalui Kemendagri yang luar biasa kepada kami di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr Safrizal ZA menyebut penyelenggaraan Forum ITE bertujuan untuk mendorong pertumbuhan konsep kota dengan infrastruktur dan aspek pelayanan baik. Yang masuk dalam 10 program prioritas nasional perkotaan yang teraglomerasi. “Wilayah aglomerasi perkotaan ini didorong agar bisa terjalin dengan bagus sehingga layanan masyarakat perkotaan meningkat. Karena sekarang 68 % penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Urbanisasi kita 1 % namun penambahan pendapatan perkapita kita hanya 4 %. Dibandingkan tiongkok 10 % jepang 7 % kita yang paling bawah 4%,” ujarnya.
Untuk itu dengan adanya support aglomerasi perkotaan pihaknya berharap dapat meningkatkan kepuasan masyarakat berdasarkan standar pelayanan perkotaan, baik dari segi ekonomi, transportasi, layanan publik, kebersihan, maupun lingkungan. “Untuk kita membuatkan standar pelayanan perkotaan untuk mendekatkan daerah pada layanan indicator sehingga masyarakat lebih mudah dilayani, masyarakat jadi lebih puas, lebih cerdas, transportasi lebih lancar, orang gampang akses layanan sehingga daerah bisa menuju kota cerdas setelah terpenuhi target indikatornya,” jelasnya seraya menyebut di Bali ada 4 daerah yang masuk dalam kategori tersebut yakni Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan. (MBP)
