Hadiri HLM TPID Provinsi Bali, Wabup Suiasa Berharap Inflasi di Badung Bisa Dikendalikan
Wabup Ketut Suiasa, saat menghadiri HLM TPID di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/5). (ist)
DENPASAR – baliprawara.com
Kabupaten Badung, terhitung sejak bulan Januari 2024, ditetapkan sebagai Kabupaten Indek Harga Konsumen (IHK) yang sebelumnya masih bergabung dengan Kota Denpasar. Berkenaan dengan kondisi perkembangan inflasi di Badung, sampai dengan bulan April 2024, kondisinya sudah terkendali.
Namun demikian, menurut Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, pihaknya tidak menampik terkait dengan inflasi di Badung. Dikatakan, ada beberapa hal yang dihadapi seperti, pertama Badung merupakan daerah konsumtif dengan posisi sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Sehingga tentunya membutuhkan persediaan pangan yang cukup besar. Kedua, terbatasnya kapasitas produksi sehingga perlu pasokan dari daerah lain.
“Sistem pendistribusian pasar kurang efisien dan panjang yang masih dikendalikan oleh pelaku-pelaku besar,” kata Wabup Suiasa, saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) terkait dengan Inflasi di Provinsi Bali yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat 3 Mei 2024.
Lebih lanjut dikatakan Suiasa, dalam upaya menekan tingkat inflasi di Badung, pemerintah setempat sudah melaksanakan operasi pasar serta gerakan pangan murah terhadap komoditi penyumbang inflasi. Selain itu juga sudah dilakukan pemantauan ke pasar-pasar modern, tradisional dan distributor. Bahkan, juga dudah dilakukan gerakan menanam yang melibatkan kelompok masyarakat dan siswa.
Termasuk juga melaksanakan pemantauan harga dan Stok barang yang dilakukan jajaran OPD terkait. “Kami berharap Inflasi di Badung bisa dikendalikan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan pusat di angka 3,5 % diakhir tahun 2024,” harapnya.
Turut hadir pada rapat HLM TPID, Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana, Kabag Ekonomi AA Sagung Rosyawati, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Ka. BPS Prov. Bali Endang Retno Sri Subiandini, Ka. Kanwil DJPb Prov. Bali, Ka. Bulog Prov. Bali, Bupati/walikota serta pejabat terkait lingkup Pemerintah Prov, Kab/Kota se-Bali, beserta Instansi Vertikal terkait. (MBP)
