Jangan Lupa Program Prioritas pada Ranwal RKPD Semesta Berencana 2027
Bilateral Meeting Bappeda dengan perangkat daerah, Selasa 4 Februari 2026. (ist)
DENPASAR – baliprawara.com
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan pentingnya memasukkan tujuh program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta, dalam rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2027. Hal itu mengingat di tahun 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut.
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka kegiatan Bilateral Meeting Bappeda dengan perangkat daerah di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Bali, Selasa, 4 Februari 2026. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun Ranwal RKPD yang benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan daerah sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Adapun tujuh program prioritas dimaksud meliputi pembangunan adat, agama, seni dan budaya; kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; ekonomi kerthi Bali; infrastruktur dan transportasi; lingkungan, kehutanan dan energi; Bali pulau digital dan keamanan; serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Ika Putra mengingatkan, selama ini masih kerap terjadi kelalaian perangkat daerah dalam memasukkan kegiatan yang mendukung program prioritas, termasuk program super prioritas. Dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027, kelalaian itu tidak boleh terjadi lagi. “Jangan sampai lupa, apalagi tidak tahu,” tegasnya.
Penyusunan Ranwal RKPD 2027 diminta didasarkan pada evaluasi pembangunan tahun 2025 dan pengendalian pembangunan tahun 2026, sehingga dokumen perencanaan disusun secara akuntabel dan transparan. Keterbatasan anggaran juga diminta tidak menjadi alasan untuk tidak mengusulkan kegiatan prioritas, karena Ranwal akan dibahas lebih lanjut dalam forum bersama.
Melalui pembahasan tersebut, Bappeda akan memetakan kegiatan berdasarkan kategori pendanaan, mulai dari dana tetap, dana penunjang, hingga dana program prioritas. Setelah itu, Ranwal RKPD akan dibuka dalam Forum Konsultasi Publik untuk menjaring masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Bilateral Meeting Bappeda dengan perangkat daerah ini berlangsung selama dua hari, 4–5 Februari 2026, dan merupakan tindak lanjut dari konsultasi Ranwal RKPD dengan DPRD Provinsi Bali. Kegiatan pembukaan turut dihadiri jajaran pejabat Pemprov Bali serta kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali. (MBP)
