Mangku Pastika dan Gede Suardana, Gagas Ide Kawal Kebijakan Publik Bali

DENPASAR – baliprawara.com

Bali memiliki potensi sumber daya manusia dan anggaran yang berlimpah. Pemerintah wajib mendesain kebijakan publik yang simpel, aspiratif, dan kontekstual. Masyarakat pun wajib mengawal kebijakan publik agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi publik. 

Hal itu mengemuka dalam diskusi DPD RI, penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah bertajuk Mengawal Kebijakan Publik yang Aspiratif dan Implementatif, Jumat 10 Maret 2023. Inisiatornya adalah Made Mangku Pastika mengundang narasumber Dr. Gede Suardana,  Putu Suasta, dan AA Gede Agung Aryawan. 

Mangku Pastika yang menjadi gubernur Bali dua periode mengatakan bahwa, Bali memiliki anggaran Rp 25 triliun serta dana beredar di masyarakat sebesar Rp 100 triliun semestinya dapat membuat rakyat Bali sejahtera. “Tidak ada alasan kita tidak ada duit. Sumber daya banyak seharusnya kita bisa sejahtera. Persoalannya bagaimana mengatur kebijakan publik. Ini yang harus dibicarakan supaya tidak tercecer kemana-mana agar terarah,” kata Mangku Pastika. 

Menurutnya, kebijakan publik pembangunan Bali harus aspiratif dan kontekstual. “Sesuai koridor yang ada (perundang-undangan) dan Tri Hita Karana. Visi yang aplikatif simple memperhatikan nilai lokal dan tidak boleh nyeleneh,” ujarnya. 

Ia menyampaikan bahwa setiap kepala daerah harus paham mendesain kebijakan publik. “Harus bisa sebagai panutan, perilakunya patut diteladani. Juga harus paham perubahan. Bisa melihat ke depan. Pemimpin harus menjadi agen perubahan. Pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial,” ia mengingatkan. 

Kebijakan publik yang telah dirancang mesti dikawal oleh masyarakat agar bermanfaat bagi publik. “Apakah NGO, pers, dan akademisi itu peka atau tidak. Merekalah yang mengawal kebijakan publik,” ujar Mangku Pastika. 

Sementara itu, Suardana mengatakan bahwa pemerintah mesti menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat dengan tepat sasaran. 

“Pejabat harus mengerti cara menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar terimplementasi dengan baik,” kata Suardana yang maju sebagai bakal calon DPD RI Pemilu 2024. 

Suardana menyoroti kebijakan publik yang didesain oleh pemerintah cenderung kebijakan populis dan berdampak elektoral dibandingkan membuat kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

“Pejabat cenderung membuat kebijakan populis seperti membangun monumen dan gedung karena cepat dirasakan dampaknya dibandingkan dengan kebijakan pembangunan manusia. Desain kebijakan publik mesti dikawal agar kebijakannya sesuai dengan kebutuhan publik bukan sekedar keinginan dan selera penguasa,” katanya. 

Dengan anggaran yang besar, Suardana berpandangan pemerintah bisa memanfaatkannya dengan baik. “Saya pikir tidak ada masyarakat Bali yang miskin sampai 200 ribu orang. Tidak ada anak-anak yang susah mendapatkan akses pendidikan,” katanya. 

Sementara itu, pengamat politik Putu Suasta mengatakan masyarakat sipil harus mengawal kebijakan publik. “Kelompok sipil harus diperkuat dan media sering ajak diskusi. Perkuat kekuatan pressure publik. Perkuat daya tawar masyarakat,” ajaknya. (MBP)