Memasarkan Lahan di Kintamani, Imigrasi Denpasar Deportasi Warga Negara Amerika Serikat

Diterbitkan 13 November 2026, 22:32 WIB

Imigrasi Denpasar deportasi warga negara Amerika Serikat. (ist)

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kembali mengambil tindakan tegas terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian. Seorang laki laki Warga Negara (WN) Amerika Serikat berinisial S.R. (34) yang sempat viral karena memasarkan sebidang tanah seluas 54 Are di wilayah Kintamani, dideportasi melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis 12 November 2026.

Pendeportasian tersebut dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar karena S.R. terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia. Aktivitas tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atas pelanggaran tersebut, terhadap yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak mematuhi ketentuan izin tinggal di Indonesia. Proses pendeportasian dilaksanakan pada Kamis pukul 21.20 WITA berjalan sesuai dengan prosedur secara aman dan lancar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menyampaikan bahwa, setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali dan sebagai komitmen Imigrasi Untuk Rakyat” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa, pihaknya mendukung penuh langkah tegas jajaran Imigrasi Denpasar dalam menindak setiap pelanggaran keimigrasian. Keberadaan orang asing di Bali harus memberikan manfaat positif serta tetap menghormati aturan yang berlaku.

“Pengawasan dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten dan profesional demi menjaga Bali tetap aman dan kondusif,” ujar Ramdhani. (MBP)

Tags: