Persadha Nusantara: Sikap Gubernur Koster Menambah Luka Masyarakat Bali
SINGARAJA – baliprawara.com
Persadha Nusantara mengkritik dan menyayangkan sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang berbeda sikap antara kasus Ngaben Sudaji dengan kasus kerumunan di Kampung Jawa.
“Gubernur seperti tidak sebagai kepala daerah yang mengayomi seluruh warganya. Sikap itu semakin menambah perih luka rasa ketidakadilan penegakan hukum yang telah dialami krama adat Bali,” kata Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana, Selasa (26/5).
Suardan menilai Gubernur Koster berlaku tidak adil dalam menyikapi kedua kasus di Sudaji dan Kampung Jawa.
Suardana mengatakan Gubernur Koster langsung bersikap terhadap kasus kerumunan di Kampung Jawa, dalam hitungan hari. Sementara itu, atas kasus krama adat Sudaji yang dijadikan tersangka, tidak pernah ia memberikan statemen yang menyejukkan dan pengayoman.
“Selama kami mendampingi krama adat Sudaji sejak ditetapkan sebagai tersangka, tidak pernah melihat gubernur memberikan statemen yang menenangkan untuk Desa Sudaji. Tidak ada utusan pemerintah dari Kabupaten Buleleng atau provinsi yang datang melakukan pembinaan terhadap keluarga tersangka. Tidak ada MDA yang hadir membela kegiatan adat Ngaben. Tidak ada lembaga umat PHDI yang turun memberikan dukungan moral saat keluarga tersangka terpuruk secara psikologis,” kata Suardana mantan Ketua KPU Buleleng ini.
Justru yang hadir untuk membela keluarga tersangka adalah masyarakat adat Bali, ormas Hindu seperti Persadha Nusantara, KMDHI, Peradah, dan ormas Hindu lainnya. “Kami malu memiliki pemimpin yang tidak peka terhadap aspirasi rakyat Bali yang ingin mendapatkan rasa keadilan di tengah himpitan ekonomi akibat covid-19,” ujarnya. (MBP)
