Pertumbuhan Ekonomi: Antara Angka dan Realitas

Diterbitkan 13 November 2026, 06:07 WIB

Prof. IB Raka Suardana

Oleh Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E.,M.M.

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia kembali menjadi perbincangan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen. Capaian ini tentu menjadi kabar positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, di balik angka yang menggembirakan tersebut, muncul diskusi menarik mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah pengamat mulai menyoroti adanya kesenjangan antara indikator pertumbuhan ekonomi dan kondisi yang dirasakan masyarakat, terutama terkait daya beli, konsumsi rumah tangga, serta tekanan biaya hidup. Bahkan, perdebatan mengenai kemungkinan diskrepansi statistik dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi turut mengemuka. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan semata. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah ekonomi yang tumbuh juga membuat kehidupan masyarakat semakin baik? Dalam kenyataannya, ekonomi yang tumbuh belum tentu secara otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan bisa saja terkonsentrasi pada sektor tertentu atau kelompok usaha besar, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan pendapatan yang terbatas, biaya hidup yang meningkat, dan kesempatan kerja yang belum memadai. Dengan demikian, angka pertumbuhan yang positif perlu dilihat bersama kualitas dan pemerataan hasil pembangunan.

Data ekonomi Indonesia triwulan III 2026 menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, investasi 6,06 persen, dan konsumsi pemerintah 8,95 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,75 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus berkembang. Namun, angka tersebut tetap perlu dicermati untuk mengetahui sejauh mana manfaatnya menjangkau masyarakat secara luas. Fenomena ini berkaitan dengan konsep fake growth yang belakangan menjadi bahan diskusi. Istilah tersebut tidak harus dimaknai sebagai ketidakbenaran data statistik, tetapi lebih sebagai gambaran adanya kemungkinan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi secara agregat dan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Investasi yang meningkat, misalnya, belum tentu menghasilkan lapangan kerja berkualitas apabila lebih banyak diarahkan pada sektor padat modal. Begitu pula peningkatan konsumsi perlu dicermati, apakah benar mencerminkan daya beli yang semakin kuat atau masih ditopang oleh stimulus dan belanja pemerintah.

Tantangan lainnya adalah distribusi pendapatan, produktivitas tenaga kerja, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi nasional pada Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat perlu dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup. Sebab, pendapatan yang meningkat belum tentu berarti daya beli membaik apabila harga barang dan jasa naik lebih cepat. Oleh karena itu, arah pembangunan ekonomi perlu semakin menekankan kualitas pertumbuhan. Penguatan industri pengolahan, pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, dan berbagai sektor produktif perlu terus didorong. Belanja pemerintah juga harus mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih luas, sehingga manfaatnya tidak hanya terlihat dalam peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dirasakan melalui bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya pendapatan riil, terbukanya lapangan kerja berkualitas, menurunnya kemiskinan, berkurangnya kesenjangan, dan membaiknya daya beli merupakan ukuran penting yang tidak boleh diabaikan.

Pertumbuhan ekonomi tentu harus terus ditingkatkan, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)

Penulis, Guru Besar FEB Undiknas Denpasar dan WKU KADIN Bali 2025-2030

Tags: