Rupiah Melemah, Biaya Produksi Naik, Daya Beli Masyarakat Menurun

Oleh Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E.,M.M.
(Guru Besar FEB Undiknas Denpasar)

Rupiah kembali melemah di minggu ini dengan kurs spot yang sempat mendekati Rp 17 ribu per dolar AS, memperlihatkan tren depresiasi yang berlanjut sejak awal Januari 2026 akibat penguatan dolar AS dan tekanan pasar global serta sentimen fiskal domestik yang masih rentan. Pelemahan kurs ini tidak hanya menjadi angka statistik tetapi tentu akan berimplikasi nyata pada kehidupan ekonomi UMKM, sektor informal, dan masyarakat umum di Indonesia.

Di sisi UMKM, pelemahan rupiah berarti banyak pelaku usaha harus menanggung kenaikan biaya produksi, terutama mereka yang membeli bahan baku dari luar negeri atau menggunakan jasa yang dihargai dalam dolar. Misalnya, menurut laporan media lokal, kurs Rp16.896 per dolar AS membuat pelaku UMKM kesulitan menyesuaikan harga jual di tengah kenaikan biaya produksi, karena keterbatasan skala usaha dan daya tawar terhadap pemasok serta konsumen . Ketika biaya impor naik, UMKM bisa terpaksa menaikkan harga jual agar tetap beroperasi, yang pada gilirannya menurunkan daya beli konsumen dan mengurangi volume penjualan. Banyak UMKM, terutama di sektor makanan, kerajinan dan kecil menengah jasa lokal, bekerja dengan margin tipis sehingga tekanan biaya ini dapat menggerus keuntungan atau bahkan membawa risiko penutupan usaha jika tekanan kurs berlangsung lama. Sektor informal, seperti pedagang kaki lima, ojek, tukang servis, dan lain-lain, juga merasakan dampak melalui harga kebutuhan pokok yang meningkat karena inflasi biaya impor mulai menular ke harga barang konsumsi.

Daya Beli Menurun

Untuk masyarakat umum, pelemahan rupiah berarti daya beli menurun. Ketika harga barang impor dan substitusinya naik, terutama energi, bahan makanan dan kebutuhan pokok, rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah merasakan tekanan inflasi yang lebih berat karena pendapatan mereka tidak meningkat seiring kenaikan harga. Penurunan daya beli ini dapat mempersempit konsumsi rumah tangga dan menurunkan kesejahteraan secara umum. Dalam kondisi ekonomi yang melibatkan sektor informal yang tinggi, ini memperburuk ketidakpastian ekonomi bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan harian atau usaha kecil.

Namun, ada pula sisi positif yang bisa diidentifikasi meskipun lebih terbatas. Pelemahan rupiah membuat produk Indonesia menjadi lebih kompetitif secara biaya di pasar ekspor, membuka peluang bagi UMKM produksi yang mampu menembus pasar internasional untuk mendapatkan harga lebih menarik dalam dolar AS. Hal tersebut bisa memperluas pasar bagi beberapa UMKM dengan orientasi ekspor atau pariwisata lokal yang melayani wisatawan asing. Kebijakan pemerintah yang mendorong promosi ekspor, seperti program pemasaran overseas untuk kerajinan lokal atau produk makanan khas, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan kelompok UMKM yang tangguh dan berorientasi global.

Langkah Strategis

Solusi jangka pendek dan menengah, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Secara makro, Bank Indonesia dapat terus mengintervensi pasar valuta asing untuk menekan volatilitas kurs dan menjaga suplai dolar. Kebijakan fiskal yang disiplin juga penting untuk menenangkan pasar dan meningkatkan kepercayaan investor, seperti menjaga defisit anggaran dalam batas wajar dan mempercepat penerapan reformasi struktural. Di tingkat UMKM dan sektor informal, perluasan akses pembiayaan murah, subsidi bahan baku lokal, serta pelatihan manajemen risiko sangat penting untuk membantu pelaku usaha mengelola dampak kurs dan inflasi. Pemerintah juga bisa memperluas program perlindungan sosial untuk masyarakat berpendapatan rendah agar daya beli tidak terus tergerus.
Dengan kombinasi kebijakan moneter yang stabil, reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing barang lokal, serta dukungan langsung kepada UMKM dan sektor informal, Indonesia dapat memitigasi dampak negatif pelemahan rupiah minggu ini sambil membuka peluang pertumbuhan baru bagi pelaku usaha yang siap beradaptasi. (*)