Tiga Cluster Ini, Picu Lonjakan Hingga 300 Kasus Rata-rata Per Hari di Bali
DENPASAR – baliprawara.com
Kasus positif Covid-19 di Bali terus melonjak mencapai rata -rata hingga 300 kasus per hari. Padahal beberapa pekan sebelumnya, peningkatan kasus sempat melandai. Hal ini pun mematik kekhawatiran Gubernur Bali Wayan Koster bilamana kasus terus meningkat.
Guna merumuskan langkah-langkah antisipasi dan penanganan yang perlu dilaksanakan dalam pengendalian pandemi Covid-19, Gubernur Koster menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah Bupati/Walikota se-Bali di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (18/1).
Gubernur Bali pada kesempatan tersebut memaparkan, faktor – faktor yang mendukung pertambahan jumlah kasus diantaranya sebagian besar diakibatkan oleh cluster upacara adat dan agama, cluster keluarga serta cluster perkantoran. Ketiga cluster ini dinilai paling dominan menjadi potensi pertambahan kasus, yang dipengaruhi menurunnya disiplin penerapan protokol kesehatan (Prokes) maupun menurunnya semangat penegakan yustisi.
“Seperti pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, banyak yang dilaksanakan seperti kondisi normal. Yakni tidak diterapkan pembatasan karena dihadiri banyak orang melebihi 50 persen, tidak menerapkan Prokes secara ketat, banyak yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak. Begitu pula cluster keluarga yang cenderung meningkat. Penerapan sistem isolasi mandiri sepertinya kurang efektif, karena banyak pasien positif yang rata- rata Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak disiplin melaksanakan isolasi sehingga menularkan ke keluarga terdekatnya,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh komponen terkait untuk tetap menjaga kemungkinan dari potensi-potensi penularan sektor lainnya, seperti pengetatan pintu masuk Bali, baik jalur udara maupun laut, penertiban objek dan pelaku jasa usaha terkait sektor pariwisata, pelanggaran Prokes oleh WNA dan sebagainya.
Didampingi Sekda Dewa Made Indra selaku moderator, Gubernur Koster pun mengajak pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk kembali membangkitkan gairah dan semangat penegakan disiplin Prokes di masyarakat. Sebab bilamana tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi citra Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata.
“Kita harus bekerja sama, bersama-sama sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Bali. Kita harus kembali semangat dan bekerja keras, selagi masih sehat harus terus bekerja. Terutama daerah-daerah yang mengandalkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dari Pajak Hotel dan Pariwisata (PHR). Jika kita tidak disiplin, banyak terjadi kasus, citra Bali akan jelek, wisatawan tidak ada yang datang, hotel dan restoran pun akan sepi. Kalau sudah sepi, saya yakin target PAD daerah masing -masing tahun ini pun tidak akan tercapai. Bali butuh kondisi yang kondusif,” tegas Gubernur Koster.
Sejumlah langkah pengendalian penyebaran pandemi yang disepakati untuk segera dilaksanakan secara Bersama-sama oleh seluruh Pemkab/Pemkot. Diantaranya menggelar operasi yustisi secara rutin oleh Satgas Gabungan guna menegakkan disiplin Prokes di lokasi- lokasi daerah tujuan wisata, fasilitas umum dan tempat-tempat strategis lainnya, meniadakan kebijakan isolasi mandiri dengan menerapkan isolasi terpusat dan terpadu. Selain itu, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kembali membuat surat penegasan terkait Surat Edaran Bersama yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk dilaksanakan seluruh bendesa adat terkait pembatasan kegiatan adat dan keagamaan, serta segera melaksanakan rapat bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang menyangkut upacara Melasti dan pawai ogoh–ogoh.
Rapat rutin bersama seluruh kepala daerah se-Bali pun akan rutin digelar setiap minggunya selama pandemi masih berlangsung. Hal ini guna mengetahui sejauh mana progres pengendalian yang sudah dilaksanakan. “Minggu depan kita sudah harus ada laporan progres yang membaik. Semoga dengan langkah – langkah yang kita ambil bisa mengendalikan penyebaran. Semua harus aktif dan saling berkomunikasi agar penanganan efektif,” pinta Gubernur Koster seraya mengharapkan kabupaten lainnya mengikuti langkah Pemkot Denpasar untuk mengaktifkan kembali satgas desa adat, yang dari awal terjadi pandemi terbukti berhasil menahan penyebarannya.
“Untuk saat ini dukungan anggaran untuk satgas desa adat dari Pemprov Bali belum bisa dicairkan karena masih dihitung menyesuaikan dana yang ada, kalau sudah ada akan segera dicairkan,” pungkas Koster sebagai bentuk dukungan kepada satgas desa adat.
Seluruh peserta yang hadir seperti Pangdam IX Udayana, Wakapolda Bali, Bupati/Walikota se – Bali atau yang mewakili, serta MDA dan PHDI tak menampik terkait fakta – fakta yang terjadi di lapangan seperti yang disampaikan Gubernur Bali. Peserta yang hadir pun sepakat untuk tegas mendukung dan melaksanakan keputusan-keputusan yang disepakati.
“Dari peningkatan kasus itu, jawabannya hanya disiplin Prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Jika semua sudah sadar untuk melaksanakannya, saya yakin akan terkendali,” cetus Pangdam Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang diamini Wakapolda Bali Brigjen Pol Roycke Harry Langie.
“Saya sepakat dengan Pangdam, kuncinya harus disiplin dan serius. Kalau tidak disiplin berarti tidak serius. Jadi kita semua harus disiplin Prokes dan serius melaksanakannya di manapun berada,” ujar Wakapolda Bali. (MBP)
