Wujudkan Pilkada Damai, Ditintelkam Polda Bali Perkuat Sinergitas dengan Lembaga Penyiaran di Bali

 Wujudkan Pilkada Damai, Ditintelkam Polda Bali Perkuat Sinergitas dengan Lembaga Penyiaran di Bali

Sinergitas Polda Bali dengan kelompok penyiaran di Bali, Rabu 8 Mei 2024.

DENPASAR – baliprawara.com

Ditintelkam (Direktorat Intelijen dan Keamanan) Polda Bali, bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, terus memperkuat sinergitas dengan kelompok Lembaga Penyiaran, baik itu Televisi, Radio, Media Cetak, dan Online, Rabu 8 Mei 2024. Bertempat di Hotel Puri Nusa Indah, Rabu 8 Mei 2024, kegiatan yang diselenggarakan KPID Bali ini, dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terkait Pasca Pemilu 2024 dan menjelang Pilkada 2024.

Direktur Intelkam Polda Bali yang diwakili Kasubdit 1 Bidang Politik, AKBP I Wayan Sumara, menyatakan, untuk Pilkada yang akan digelar 27 November 2024, pihaknya dari kepolisian selaku pengamanan kegiatan pemilu atau pilkada yang mewakili negara bidang keamanan, akan selalu berkolaborasi dengan lembaga lain. Baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pengamat pemilu. Karena sinergitas seperti ini diyakini sangat efektif untuk membawa dampak positif bagi keamanan di Bali.

“Keamanan bukan tugas polisi saja, masih ada lembaga lain, masyarakat, yang juga wajib untuk ikut mendukung sisi pengaman tersebut. Apalagi pemilu 2024 di Bali pada bulan Februari lalu, telah berjalan lancar dan damai,” ucapnya. 

Kasubdit 1 Bidang Politik Ditintelkam Polda Bali, AKBP. I Wayan Sumara.

Apalagi kata dia, dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2024, Bali menjadi yang terbaik di Indonesia. Hal ini tentu bisa menjadi barometer bagi daerah lan, karena dari awal tahapan pemilu 2024, stakeholder pemilu, selalu mengharapkan agar Bali aman, lancar dan sukses dalam Pemilu. 

Hal itu tentu merujuk pada output yang diharapkan yakni kesuksesan pemilu, yang juga berdampak pada peningkatan kunjungan pariwisata. “Kalau pemilu tidak sukses, kalau pemilu tidak aman, tentu akan menjadi barometer juga terhadap tingkat kunjungan pariwisata. Apalagi saat pemilu lalu, proses pemilihan di TPS, juga sempat dikunjungi oleh beberapa parlemen dari negara asing,” ucapnya.

See also  Dana Kreativitas Rp 11 M Lebih Cair, Bupati Giri Prasta Ingatkan ST Buat Sendiri Ogoh-Ogoh dengan Bahan Alami
Ketua KPU Bali,  I Dewa Agung Gede Lidartawan.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang juga hadir pada kesempatan ini menyampaikan, terkait pilkada yang akan datang, pihaknya menargetkan partisipasi pemilih minimal 75 persen. Target tersebut tentu tidak muluk-muluk, jika melihat beberapa hal. Seperti terkait adanya data pemilih yang masih amburadul, karena banyak warga-warga yang ber KTP Bali, justru tidak tinggal di Bali. 

“Kami bahkan sudah mengusulkan ke PJ. gubernur, agar bisa meniru Jakarta, yang mana untuk KTP yang penduduknya tidak ada di alamat dimaksud, agar bisa dinonaktifkan,” katanya sembari berharap, apabila permasalahan terkait data pemilih ini bisa diselesaikan, diyakini partisipasi pemilih akan semakin tinggi.

Lebih lanjut kata dia, untuk target kedua, proses pilkada ini diharapkan tanpa gugatan ke MK. Hal itu berkaca pada kondisi yang sudah pernah dicapai pada pilkada tahun 2020 lalu. Yang mana pada saat itu, Bali menjadi terbaik di Indonesia. Begitu juga pada Pilpres dan Pileg tahun 2024, Bali juga menjadi terbaik di Indonesia, karena menjadi satu-satunya provinsi yang total semua tidak ada gugatan ke MK.

Ketua KPID Bali, Agus Astapa.

Sementara itu, Ketua KPI Bali, Agus Astapa, menyampaikan, sinergitas yang dilakukan bersama Polda Bali dan juga lembaga penyiaran untuk mensukseskan Pilkada 2024 penting dilakukan. Pihaknya berharap kepada seluruh lembaga penyiaran, termasuk Radio, TV, Media Cetak, maupun online, untuk ikut mensukseskan pilkada agar berjalan lancar.

Menurutnya, ada tiga target yang ingin. dicapai  pada pilkada ini. Pertama, bagaimana mendorong agar partisipasi masyarakat untuk memilih ke TPS mencapai 75 persen, atai bisa lebih dari itu. Kedua, mengajak untuk ikut  menangkal informasi hoaks yang ada di media sosial.

See also  FK Unud Bersiap Buka Program Studi Spesialis Gizi Klinik

“Inilah tugas dari lembaga penyiaran baik itu tv, radio, media cetak, dan online, sebagai lembaga verifikasi, agar informasi hoaks itu tidak berkembang. Selain itu, keberadaan lembaga penyiaran ini, bisa menjadi sumber bagi masyarakat untuk mencari informasi benar,” ucapnya.

Kemudian untuk target ketiga adalah, bagaimana pilkada ini bisa berjalan aman damai tanpa ada konflik, bahkan bisa tanpa adanya sengketa ke Mk. “Sehingga dengan demikian, tugas kita dari lembaga penyiaran, mendorong bagaimana masyarakat agar memanfaatkan pemilu ini dengan baik. Dan yang terpenting adalah agar masyarakat tahu tahapan tahapan-tahapan pemilu,” harapnya. (MBP)

 

redaksi

Related post