370 Ribu Lebih Listing Akomodasi Beredar di Berbagai Platform Digital, Ini Penjelasan Ketua BVRMA

DENPASAR – baliprawara.com
Perkembangan sektor akomodasi di Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di kawasan pariwisata utama, tetapi juga mulai merambah wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dirancang untuk pembangunan komersial.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama pelaku industri pariwisata dan pemangku kepentingan di Pulau Dewata. Sejumlah laporan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan akomodasi bahkan telah memasuki kawasan jalur hijau serta area yang seharusnya dilindungi dari aktivitas pembangunan.

Ketua BVRMA, I Kadek Adnyana, mengungkapkan, lonjakan jumlah properti yang digunakan sebagai akomodasi wisata dinilai tidak sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan dan pendataan yang memadai. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakteraturan yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat setempat.

Jumlah akomodasi yang tercatat di platform online travel agent (OTA) saat ini mencapai angka yang sangat besar. Estimasi menyebutkan terdapat sekitar ±370.000 listing yang beredar di berbagai platform digital tersebut.

Namun demikian menurut Adnyana, angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan jumlah vila secara riil. “Data tersebut merupakan akumulasi dari berbagai jenis akomodasi, mulai dari hotel, homestay, guesthouse, apartemen, hingga kamar kos yang dipasarkan secara daring,” katanya dal keteranganya, Kamis 23 April 2026.

Lebih lanjut dikatakan, permasalahan lain yang turut memperkeruh kondisi adalah tingginya tingkat duplikasi listing. Dalam praktiknya, satu properti dapat didaftarkan di beberapa platform OTA sekaligus. Bahkan dalam satu platform yang sama, satu unit bisa muncul berkali-kali.

Dalam sejumlah kasus, satu properti tercatat memiliki lebih dari 50 listing berbeda yang dikelola oleh broker atau agen. Kondisi ini membuat data yang tersedia menjadi bias dan sulit dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, tidak sedikit listing yang sebenarnya sudah tidak aktif, tidak memiliki izin resmi, atau sekadar menggunakan label “villa” sebagai strategi pemasaran tanpa memenuhi standar yang berlaku. Hal ini semakin mengaburkan jumlah akomodasi yang benar-benar masuk dalam kategori produk vila.

Akibatnya, angka 370.000 listing yang beredar diperkirakan mengalami penggelembungan signifikan. Jika dilakukan verifikasi dan eliminasi terhadap duplikasi, jumlah riil kamar atau unit akomodasi diyakini akan jauh lebih rendah dari angka yang tercatat.

Melihat kondisi tersebut, kebutuhan akan sistem pendataan yang akurat dan komprehensif menjadi semakin mendesak. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola data.

Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah melibatkan struktur pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Mulai dari kepala lingkungan, kepala desa, hingga kecamatan dapat berperan aktif dalam proses pendataan di wilayah masing-masing.

Tidak hanya itu, kolaborasi juga dapat diperluas dengan melibatkan institusi pendidikan serta mahasiswa. Peran mereka dinilai penting dalam membantu proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data secara langsung di lapangan.

Tanpa adanya upaya serius dalam penataan data, berbagai dampak negatif berpotensi semakin meluas. Salah satu yang paling terlihat adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, termasuk di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Selain itu, distribusi subsidi dan bantuan pemerintah berisiko tidak tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, bantuan bahkan dapat mengalir kepada pihak yang tidak memiliki legalitas jelas, termasuk pihak asing yang beroperasi secara tidak resmi.

Kondisi ini juga berdampak pada infrastruktur. Beban penggunaan yang tinggi tanpa perencanaan yang matang menyebabkan kerusakan yang sulit diatasi akibat keterbatasan anggaran perbaikan.

Di sisi lain, ketidakjelasan data menyulitkan pemerintah dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja serta meningkatkan profesionalisme di sektor pariwisata. Hal ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan.

Kenaikan harga tanah dan sewa hunian juga menjadi konsekuensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Banyak warga yang semakin kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau di daerahnya sendiri.

Tak hanya itu, risiko peningkatan kriminalitas juga menjadi perhatian. Minimnya pengawasan terhadap akomodasi yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar membuka celah terhadap berbagai aktivitas yang tidak diinginkan.

Sebaliknya, sistem data yang rapi dan tata kelola yang terintegrasi diyakini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Dengan data yang jelas, pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah.

Masyarakat lokal juga berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih merata. Pelaku usaha kecil dan menengah dapat memperoleh dukungan yang sesuai, baik dalam bentuk kemudahan perizinan, pembinaan, maupun akses pembiayaan.
Hal ini menjadi penting untuk memastikan masyarakat Bali tetap menjadi pelaku utama di sektor pariwisata di wilayahnya sendiri. Selain itu, keberlanjutan adat, budaya, dan tradisi juga dapat lebih terjaga.

Sebagai langkah konkret, BVRMA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam forum Bali Villa Connect 2026 yang kan diselenggarakan pada Selasa–Rabu, 26–27 Mei 2026 di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar. Forum ini dirancang sebagai wadah diskusi dan perumusan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan sektor akomodasi.

Acara tersebut akan menghadirkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan pemerintah pusat seperti Menteri Pariwisata, Wakil Menteri, hingga Deputi Bidang Industri dan Investasi. Pemerintah daerah Bali serta pelaku industri dari dalam dan luar negeri juga dijadwalkan turut hadir.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual di lapangan. Selain itu, berbagai strategi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penataan sektor pariwisata ke depan.

Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan langkah yang terarah dan terintegrasi, pariwisata Bali diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional secara luas.