Covid-19 Tak Terkait Negara Tertentu, Masyarakat Jangan Diskriminatif
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra (dok)
DENPASAR – baliprawara.com
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra angkat bicara mengenai surat yang disampaikan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar terkait adanya diskriminasi yang dialami warga Jepang di Bali. Diskriminasi itu pada intinya mengaitkan Covid-19 dengan orang Jepang, seolah-olah orang Jepang pembawa Covid-19.
Dewa Made Indra, Kamis (9/4), mengatakan, Covid-19 tidak terkait dengan suku bangsa atau negara tertentu. Jadi, tidak tepat melakukan tindakan ataupun ucapan yang diskriminatif terhadap warga negara ataupun suku bangsa tertentu.
“Saat ini ada 198 negara di dunia yang terinfeksi Covid-19. Ini artinya Covid-19 ini ada di semua negara. Untuk itu, sangat tidak tepat jika kita mengaitkan Corona dengan negara atau suku tertentu,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat Bali untuk tidak melakukan tindakan maupun ucapan yang bernada rasis ataupun diskriminatif terhadap warga negara atau suku bangsa tertentu.
Di akhir siaran persnya, Dewa Indra mengajak seluruh masyarakat Bali untuk selalu menunjukkan sikap santun dan bertindak secara rasional dalam situasi ini. Terlebih Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, sikap diskriminatif dan rasis tidak baik bagi citra Bali saat ini dan di masa mendatang.
“Mari kita tunjukkan orang Bali selalu santun dan ramah. Mari kita bersikap rasional sehingga tindakan dan ucapan kita menjadi terukur, objektif dan baik bagi semua orang,“ pungkasnya.
Sebelumnya, Konsul Jenderal Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar H.E Chiba Hirohisa menyampaikan surat kepada Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali yang pada intinya menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari warga Jepang di Bali termasuk keluarganya dan wisatawan Jepang terkait tindakan diskriminasi yang dialami oleh mereka. Pihaknya meminta agar pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan agar perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut tidak terjadi lagi. (praw2)
