Dari SDGs Talks #3, Kolaborasi, Kontribusi Semua Komponen Diharapkan untuk Mencapai SDGs Tahun 2030

DENPASAR – baliprawara.com

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan dengan target pencapaian sampai 2030. Indonesia dalam hal ini, berkomitmen untuk turut menyatakan sebagai negara untuk mencapai SDGs tahun 2030. 

Konsep SDGs ini menurut Direktur Surat Utang Negara, Deni Ridwan, SE. Ak.M.BIT.,PhD., juga sejalan dengan tujuan kemerdekaan RI, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. “Pemerintah memprioritaskan target SDGs, sebagai prioritas pembangunan Nasional yang tentu membutuhkan sinergitas antara  pusat, pemerintah daerah, kalangan swasta termasuk juga kalangan akademisi,” katanya saat memberi sambutan pada SDG Talks #3, ‘Menuju 2030: Inovasi, Kolaborasi, dan Aksi untuk SDGs’, Jumat, 22 September 2023 di Aula Pascasarjana, Lantai 3 Gedung Pascasarjana, Kampus Unud Denpasar.

Lebih lanjut Deni Ridwan menyampaikan, dengan telah disetujuinya rancangan UU APBN 2024, menjadi UU 2024, kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema APBN tersebut kata dia juga sejalan dengan tujuan jangka  menengah dan panjang, untuk mencapai visi Indonesia maju tahun 2045. Yang fokusnya pada human capital, perbaikan infrastruktur dan perbaikan institusi, sebagai poros untuk memperbaiki produktivitas serta meningkatkan nilai tambah tanpa mengorbankan sustainability. 

“Kalau kita melihat roadmap SDGs 2030 yang disusun oleh Bappenas, untuk mencapai target itu, dibutuhkan dana minimal sebesar Rp 27 ribu triliun. Pandemi kemarin menyebabkan kebutuhan semakin meningkat. Untuk itu tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan APBN. namun diperlukan kolaborasi, kontribusi dari seluruh masyarakat, untuk bersama sama mencapai komitmen tersebut,” ucapnya.

Kondisi ini kata dia, masalah yang tidak hanya dialami indonesia, namun semua negara mengalaminya. Untuk itu muncul pembiayaan dari investor yang sangat peduli dengan pembiayaan berkelanjutan. Tentu ini sejalan dengan Program Studi (Prodi) Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan (MPKB) di Unud, serta sangat sejalan dengan tema yang sedang mencuat di global. Untuk itu, melalui kegiatan ini, pihaknya sangat menyambut baik, adanya program studi yang bisa mengkombinasikan antara sustainable development dengan sustainable financing. 

“Merespon perkembangan ini, pemerintah mengembangkan instrumen keuangan yang sustainable yang sejalan dengan konsep sustainable financing yang dikenal dengan nama tematik bond. Sejak tahun 2018, Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk, yang menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Green Sukuk,” ucapnya.

Green Sukuk lanjut dia, adalah suatu instrumen yang hasil penjualannya akan dipakai pembiayaan proyek yang ramah lingkungan. Ini Dalam rangka untuk menangani perubahan iklim ada lagi yang namanya Blue Bond, yang khusus untuk sektor kelautan. Selain itu, ada namanya SDGs Bond, yang dibahas pada kegiatan ini. Yang mana SDGs Bond ini adalah instrumen surat utang negara, yang hasil penjualannya dialokasikan khusus untuk kegiatan yang mendukung capaian SDGs.

Diungkapkan, sejak tahun 2016, kementerian keuangan telah mengembangkan climate budget tagging. Dimana setiap pengeluaran di APBN, itu ditandai, mana yang sesuai dengan green financing, mana untuk pendidikan, mana untuk kesehatan, maupun program-program untuk mendukung capaian SDGs. 

“Indonesia adalah negara Asia pertama yang menerbitkan SDGs Bond dalam mata uang Euro. Yang ternyata ini mendapat respon positif dari investor. Bahkan peminatnya tidak hanya investor global, namun juga domestik. Oleh karenanya, sejak 2022-2023, SDGs Bond ditawarkan di pasar domestik melalui lelang. Di tahun 2022 lalu, telah berhasil dihimpun dana senilai Rp 3,2 Triliun melalui penjualan SDGs Bond di pasar Domestik,” bebernya.

Tak hanya itu lanjut dia, di bulan Mei 2023, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan blue bond yang sesuai dengan framework standar internasional dalam mata uang Yen dalam bentuk samurai bond. Jika dilihat secara umum, bahwa penerbitan berbagai instrumen tersebut, termasuk SDGs. Tidak hanya untuk mencari dana, namun mensinergikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki kementerian, lembaga dan pihak swasta, termasuk kebijakan untuk bersama berkolaborasi, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

“Bahwa, SDGs ini bukan hanya sekedar instrumen, tapi menjadi sebuah wahana untuk mensinergikan berbagai macam sumber daya untuk mencapai SDGs. Semoga kegiatan SDGs Talks ini, bisa memberikan inspirasi,” harapnya.  

Sementara itu, Diandra Pratami dari Kantor perwakilan PBB di Indonesia atau Development Coordination Officer, Economist-UN Resident Coordinator’s Office menjelaskan bahwa, SDGs diluncurkan pada tahun 2015 dan disetujui dilaksanakan di seluruh dunia dengan target terealisasi tahun 2030. Diungkapkan, realisasi SDGs sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. “Misalnya mahasiswa yang sudah kuliah itu realisasi tujuan SDGs No. 4 tentang Pendidikan yang layak, pagi-pagi mahasiswi mandi artinya SDGs No. 6 yakni mendapat layanan air bersih dan sanitasi yang layak serta yang lainnya,” ucapnya.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. Ir I Wayan Budiasa, SP., MP., mewakili Rektor Unud, menyampaikan, Program Studi Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan (MPKB), terealisasi sebagai tindak lanjut dari Kerjasama Unud dengan Bappenas. Tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan OJK tentang Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Keuangan Berkelanjutan, Edukasi Keuangan, serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 

Proses pembukaan prodi ini kata dia, berlangsung cepat hanya 4 bulan, karena prodi dinilai sangat urgent atau sangat dibutuhkan dalam kontribusinya untuk menjawab permasalahan global, nasional, dan lokal terkait pencapaian SDGs dan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan, yang telah menjadi komitmen Indonesia. 

Lebih lanjut ditambahkan, saat ini Unud memiliki 13 fakultas dan satu pascasarjana, dengan total prodi sebanyak 122 yang terdiri atas 3 prodi Diploma III, 49 Prodi S1/S1 Terapan, 9 Program Profesi, 28 Prodi Magister, 13 Prodi Doktor, dan 20 PPDS. Dari 122 Prodi di Universitas Udayana, sebanyak 6 prodi yang dikelola program pasca sarjana, yaitu Program Profesi Insinyur (PPI), Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Magister Ergonomi dan Fisiologi Kerja, Program Magister Hukum Kesehatan, Program Magister Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan, dan program Doktor Ilmu Pertanian, dikelola oleh Pascasarjana Universitas Udayana.

Wakil direktur bidang umum keuangan dan kerjasama, Pascasarjana Unud, Dr I Gusti Ayu Putri Kartika SH. MH., menambahkan kegiatan ini digelar, untuk meningkatkan awareness kepada publik tentang pentingnya dan kemajuan Pembiayaan SDG Indonesia, Memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam mencapai SDGs, dan tujuan lain untuk mencapai target SDGs ini. Talkshow serangkaian Dies Natalis Unud ini, diselenggarakan atas kerjasama Program Pascasarjana Unud dan Direktur Surat Utang Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan risiko, Kemenkeu. (MBP/unud.ac.id)