Pariwisata Bali Terancam Runtuh, Segera Hentikan Model Pembangunan Tak Terarah!

MANGUPURA, baliprawara.com

Berbagai persoalan menghantui pariwisata Bali. Jauh sebelum dampak negatif wabah virus Corona, pariwisata Bali telah digempur masalah yang merusak citra pariwisata.
Menurut tokoh masyarakat Legian yang juga mantan anggota DPRD Badung, Wayan Puspa Negara, berbagai persoalan ini seharusnya segera disikapi serius. Dia khawatir, penanganan yang lamban dapat menyebabkan Bali kehilangan mahkotanya sebagai destinasi pariwisata internasional.

“Saatnya dilakukan langkah introspeksi, evaluasi yang fokus dan presisi terkait proyek pembangunan pariwisata Bali. Kita patut apresiasi pemerintah pusat yang berencana menstop pungutan PHR selama 6 bulan dan diganti dengan insentif. Ini langkah yang inovatif dari Menteri Keuangan yang harus disambut baik, karena dengan proyeksi kondisi tingkat hunian/ocupancy hanya 1 digit, maka dipastikan PHR akan abnormal dan bisa jadi hanya di bawah Rp 1 triliun,” ujarnya, Sabtu (29/2).

Diungkapkannya, langkah strategis dalam melakukan perbaikan di semua sektor harus segera dilakukan untuk perkuatan destinasi wisata yang berkelanjutan. Perbaikan di antaranya meliputi pengelolaan sampah, lalu lintas, infrastruktur, penataan ruang, keamanan dan kenyamanan, pelayanan dan promosi.

“Kemacetan, sampah, overtourism, tata ruang yang kacau, bentang alam persawahan semakin hilang, overdeveloped, tiada infrastruktur pendukung apapun di kawasan yang berkembang seperti Canggu, semua ini kebenaran yang harus kita akui,” tegas Puspa Negara.

Persoalan di berbagai lini tersebut, menurut Puspa Negara, disebabkan stakeholders khususnya pemerintah lost control, tidak tegas dan kurang komitment. Terlalu menganggap suatu masalah remeh, kemudian bangga, menepuk dada ketika disanjung.
“Kita harus segera menghentikan model pembangunan yang tak terarah, tak memperkuat sistem pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jika tidak ada komitmen, tidak ada good will dan tidak ada kontrol, Badung, Bali akan kehilangan mahkotanya,” ujarnya. (praw2)