Wapres Ma’ruf Amin : Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Sistematis
Mangupura (Bali Prawara)-
Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja pertamanya di Bali, Kamis (31/10/2019). Pada kunjungan kerja ini, selain menghadiri dan membuka konferensi terkait Minyak Sawit di Nusa Dua, Wapres Ma’ruf Amin bersama Nyonya Wury Estu Handayani juga melakukan kunjungan ke Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Wapres Ma”ruf Amin, pada kesempatan tersebut mengatakan, kunjungan ke Pecatu tersebut, dalam rangka memperoleh gambaran, terkait penanganan kesiapan kesehatan masyarakat. Terutama terkait pencegahan stunting (tubuh kerdil) dan upaya penanganan stunting. Dikatakannya, penanganan stunting harus dilakukan secara sistematis. Tidak hanya mulai dari pemahaman kepada ibu hamil, namun juga harus dimulai dari remaja maupun pranikah.
Dari penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Badung, Wapres mengapresiasi, karena stunting, hanya sebanyak 16 persen. Padahal kalau dibandingkan dengan nasional, angka ini sangat bagus karena di nasional itu masih sebanyak 27 persen. “Internasional standarnya 20 persen. Jadi disini dibawah standar internasional dan jauh dibawah standar nasional,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, karena stunting di Bali bisa tersisa 16 persen saja. Untuk itu, sebagai langkah kedepan, pihaknya akan koordinasikan agar dana penanganan stunting yang masih tersebar itu disatukan penanganannya secara bersama. Supaya tidak secara sektoral sendiri-sendiri dan pola-pola penanganannya seragam, sehingga capaiannya jelas. Utamnya daerah yang masih tinggi termasuk dengan mempergunakan dana desa dalam penanganan stunting dan dana yang lain.
Untuk itu, kedepan pihaknya ingin juga menggembangkan penanganan stunting seperti di Bali ke seluruh wilayah Indonesia. Karena menurutnya, ini menjadi contoh yang baik. Karena, pihaknya berkeinginan supaya sisa yang 27 persen itu bisa diturunkan menjadi 20 persen sesuai standar internasional. “Pemeriksaan awal, dilakukan untuk pencegahan. Kita kedepan memang arahnya penanganan kesehatan lebih kepada pencegahan, bukan saja pengobatannya,” harapnya.
Pihaknya juga berharap, supaya warga nasyarakat memanfaatkan puskesmas sebagai upaya pencegahan. Namun bukan digunakan untuk pengobatan. ‘Upaya-upaya sebelum terkena penyakit atau sudah ada gejala penyakit awal, itu kita antisipasi.
Agar tidak baru ketika sudah stadiumnya tinggi, sehingga menyebabkan pembiayaannya mahal,” pungkasnya (praw1)
