Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan, Kerentanan, dan Ancaman Krisis

Oleh: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E.,M.M.

PEREKONOMIAN Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang perlu dicermati secara serius. Laporan The New York Times pada 19 Oktober 2026, menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia sebagai “bom waktu” yang berpotensi memicu gejolak apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat. Peringatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara indikator makroekonomi yang relatif stabil dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik.

Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi yang terkendali merupakan indikator positif. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Kualitas pertumbuhan juga ditentukan oleh kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan pendapatan riil, memperkuat daya beli, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Menyusutnya kelas menengah, melemahnya kemampuan menabung, serta tingginya pengangguran usia muda, sebagaimana disoroti dalam bahan referensi, mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara optimal. Jika kondisi ini berlanjut, konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional berpotensi mengalami tekanan.

Dari perspektif stabilitas keuangan, penurunan kepercayaan investor merupakan risiko yang tidak dapat diabaikan. Ketidakpastian regulasi, persoalan transparansi pasar modal, tekanan nilai tukar rupiah, dan memburuknya persepsi terhadap risiko fiskal dapat meningkatkan volatilitas pasar serta biaya pembiayaan. Ketika dunia usaha menunda investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi ikut terhambat. Tekanan eksternal, seperti konflik geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan global, dapat memperburuk situasi tersebut. Meskipun demikian, gejolak pasar tidak secara otomatis menunjukkan bahwa krisis ekonomi pasti terjadi.

Perlu Dievaluasi

Salah satu persoalan penting adalah efektivitas kebijakan fiskal. Program sosial, termasuk Makan Bergizi Gratis, perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, manfaat jangka panjang, dampak terhadap kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan pembiayaannya. Evaluasi bukan berarti menghentikan program yang bermanfaat, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil sosial dan ekonomi yang optimal. Pada saat bersamaan, konsistensi regulasi dan kepastian hukum perlu diperkuat untuk mengurangi ketidakpastian investasi.

Dalam dua tahun mendatang, perekonomian Indonesia berpotensi mempertahankan pertumbuhan moderat apabila konsumsi, investasi, dan stabilitas keuangan tetap terjaga. Sebaliknya, keterlambatan melakukan koreksi kebijakan dapat memperbesar tekanan terhadap daya beli, kesempatan kerja, dan kepercayaan pasar.

Prioritaskan Belanja Produktif

Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan belanja produktif, memperkuat UMKM dan industri pengolahan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mempercepat investasi padat karya. Bank Indonesia, OJK, dan Bursa Efek Indonesia perlu memperkuat stabilitas keuangan, transparansi, dan pengawasan pasar. Kebijakan fiskal juga harus didukung keterbukaan informasi dan evaluasi berbasis data.

Pada akhirnya, tantangan ekonomi Indonesia bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Peringatan mengenai “bom waktu” ekonomi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki prioritas pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan ekonomi.(*)

Penulis: Guru Besar FEB Undiknas Denpasar dan WKU KADIN Bali 2025-2030